China Minta AS Setop Hegemoni Tiongkok Ancaman Militer-Dunia Maya Terbesar

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri China mendesak Amerika Serikat untuk berhenti memandang Tiongkok melalui "mentalitas hegemoniknya” sendiri.

Pernyataan ini sebagai respons atas sebutan AS terhadap China sebagai ancaman militer dan dunia maya terbesar.

Juru bicara Kemenlu China Guo Jiakun mengatakan AS menyebarkan teori Tiongkok merupakan ancaman hanya untuk membendung dan menekan China.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan New York Times yang menyebutkan orang dekatnya, Elon Musk, akan diberi pengarahan oleh Pentagon tentang rencana militer AS untuk perang apa pun yang mungkin terjadi dengan China.

"China bahkan tidak akan disebutkan atau dibahas," kata Trump dalam postingan tentang pertemuan Pentagon di Truth Social dilansir Reuters, Jumat, 21 Maret.

Kepala Pentagon Pete Hegseth secara terpisah mengatakan pertemuan tersebut akan membahas inovasi, efisiensi, dan produksi yang lebih cerdas.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pengarahan untuk Musk akan dihadiri oleh pejabat senior militer AS di Pentagon dan akan menjadi tinjauan umum tentang sejumlah topik berbeda, termasuk China.

Menurut laporan New York Times, pengarahan tersebut akan mencakup 20 hingga 30 slide yang memaparkan bagaimana Amerika Serikat akan berperang dalam konflik dengan China. Surat kabar tersebut mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan identitasnya.

Akses ke rencana militer yang ‘dijaga’ ketat itu akan menandai perluasan tajam peran Musk sebagai penasihat Trump yang telah mempelopori upaya untuk memangkas pengeluaran pemerintah AS.

Hal ini juga akan memicu pertanyaan tentang konflik kepentingan bagi Musk, yang sebagai pimpinan Tesla  dan SpaceX memiliki kepentingan bisnis di Tiongkok dan Pentagon.

Washington dan Beijing telah memiliki hubungan yang tegang selama bertahun-tahun karena perbedaan mulai dari akses ke teknologi, tarif perdagangan, dan keamanan siber hingga TikTok, Taiwan, Hong Kong, hak asasi manusia, dan asal-usul COVID-19.