KPK Serahkan Aset Rampasan dari Koruptor Senilai Rp3,71 M ke LPSK

KPK menyerahkan aset yang dirampas negara dari koruptor ke LPSK, Rabu 26 Maret. (Tsa Tsia-VOI)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset yang dirampas negara dari koruptor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa, 25 Maret. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan untuk kepentingan publik.

Aset yang dihibahkan itu adalah dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai Rp2,88 miliar; satu unit rumah susun seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp664,15 juta; dan satu unit rumah susun seluas 36 meter persegi dengan nilai Rp186,6 juta.

Proses ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 6/KM.6/WKN.07/2024 tanggal 16 Desember 2024.

"Pemanfaatan aset rampasan negara bukan hanya untuk mengoptimalkan nilai ekonomisnya tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam keterangan resmi lembaga, Rabu, 26 Maret.

Adapun perampasan aset memang menjadi fokus untuk memberikan efek jera bagi pelaku, sambung Fitroh. "Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan," tegasnya.

"Oleh karena itu pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," sambung Fitroh.

Sementara itu, Ketua LPSK Achmadi menyampaikan apresiasi kepada KPK terhadap dukungan dan kepercayaan yang diberikan lewat penyerahan aset. Harapannya, barang hibah ini membantu kerja lembaganya ke depan.

"Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah," ujarnya.

Kata Achmadi, hibah aset tersebut bukan sekadar seremoni melainkan langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

“Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," pungkasnya.