KPK Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Daerah Sebesar Rp10,4 Triliun

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: Humas KPK)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp10,4 triliun pada semester pertama kepemimpinan Firli Bahuri. Penyelamatan ini dilakukan dengan cara penertiban aset, penagihan tunggakan piutang, hingga penerbitan fasum dan fasos.

"Intervensi pada upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penertiban awet, piutang daerah, dan sertifikasi lahan berhasil diselamatkan potensi kerugian keungan daerah senilai total Rp10,4 triliun. Ini hasil pencegahan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring di akun YouTube KPK RI, Selasa, 18 Agustus.

Dari total Rp10,4 triliun tersebut, Ghufron kemudian menjelaskan penyelamatan aset itu terdiri dari penagihan tunggakan piutang pemda senilai Rp2,9 triliun; penertiban dan pemulihan aset dengan total Rp845 miliar.

Selain itu, sertifikasi aset pada semester pertama mencapai Rp4,2 triliun dan penertiban fasum dan fasos senilai Rp2,4 triliun juga turut menjadi langkah KPK dalan melakukan penyelamatan keuangan daerah.

Lebih lanjut, dia mengatakan upaya optimalisasi PAD yang dimulai sejak tahun lalu juga membuat penerimaan daerah makin baik. Bahkan, pandemi COVID-19 disebutnya tak berdampak pada penurunan penerimaan daerah.

Penurunan penerimaan, kata Ghufron, hanya terjadi sebesar 2,89 persen atau yang tadinya berjumlah Rp83,3 triliun kini menjadi Rp80,9 triliun.

"KPK akan terus mendorong dan mendampingi perbaikan tata kelola pemerintahan di total 34 pemerintah provinsi yang termasuk di dalamnya 542 pemerintah kabupaten dan kota," pungkasnya.