Mendagri Minta Daerah All-Out Hadapi Pandemi COVID-19

Mendagri Tito Karnavian (Foto: kemendagri.go.id)

JAKARTA - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan para kepala daerah untuk maksimal dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Sebab, akan sulit bagi pemerintah pusat untuk menghadapi pandemi ini jika pemerintah daerahnya hanya bekerja setengah hati.

"Mesin pusat saja bergerak tanpa dukungan pemerintah daerah akan sulit untuk ngegas pol. Demikian juga di daerah. Kita tahu bahwa daerah tingkat I dan tingkat II juga tidak gampang mensinergikan kebijakan-kebijakan pada satu arah yang sama," kata Tito dalam agenda Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 yang ditayangkan di akun YouTube Kemendagri, Senin, 10 Agustus.

Dia menilai, pemerintah pusat saat ini belum maksimal dalam melakukan penanganan COVID-19. Sehingga, sudah tak ada alasan lagi bagi 514 daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk cepat bergerak di tengah pandemi ini.

Mantan Kapolri ini mengatakan ada sejumlah cara bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan gerak mereka dalam melakukan pencegahan COVID-19. Salah satunya dengan memanfaatkan struktur formal dan informal untuk melakukan kampanye protokol kesehatan.

Adapun pemanfaatan unsur informal yang dimaksudnya adalah memanfaatkan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Diketahui, beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi pernah meminta kelompok ibu PKK untuk melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker.

Lebih lanjut, Tito juga mengaku telah mendapat arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta semua pihak aktif dalam melakukan pencegahan virus corona dengan mengkampanyekan protokol kesehatan.

Dia bahkan mengandaikan kegiatan edukasi mengenai protokol kesehatan ini harus dilakukan secara darat dan udara.

"Tadi malam kami bahas dengan Bapak Menko Polhukam, dengan istilah operasi darat dan operasi udara," ungkapnya.

"Operasi darat kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung, terutama masyarakat bawah, secara door to door, dan juga kegiatan masif di udara melalui sosialisasi konvensional maupun media sosial dengan lebih sistematis, lebih terstruktur dan lebih terencana," pungkasnya.