DPR Setuju Tambahan Anggaran Rp2 Triliun untuk KKP

Rupiah (Foto: antara)

JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp2 triliun tahun anggaran 2025.

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengatakan sumber dana sebesar Rp2 triliun tersebut berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol.

Titiek mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) untuk memperkuat pemberantasan Fishing Indonesia (IUU) Fishing di seluruh perairan Indonesia dan mencegah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Apakah bisa disetujui?,” tanya Titiek dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dilansir dari YouTube TVR Parlemen, Rabu, 5 November.

“Setuju,” jawab seluruh anggota yang hadir.

Titiek pun bertanya kepada Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono terkait hal tersebut.

“KKP?,” tanya Titiek.

“Setuju,” jawab Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono bilang tambahan dana tersebut akan digunakan untuk membangun 10 unit kapal pengawas. Sebanyak 4 unit kapal pengawas berukuran 70 meter akan dibangun di Spanyol dengan anggaran Rp1,26 triliun.

Kemudian, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun 6 unit kapal pengawas ukuran 60 meter dibangun di dalam negeri dengan biaya Rp650 miliar.

“Apabila ini disetujui maka ini akan kita jalankan di tahun 2025 yang tinggal satu atau dua bulan ini,” ujar Trenggono.

Saat ini, kata dia, KKP saat ini hanya memiliki 34 unit kapal dan usianya telah lebih dari 15 tahun. Padahal, idealnya di angka 70 unit.

“Ideal-nya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh peluasan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ucapnya.