DPR RI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026

Ketok palu (foto: Unsplash)

 

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dalam Rapat Paripurna ke-25 penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

Wakil Ketua DPR RI Karya Adies Kadir menyampaikan bahwa hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBN 2026.

"Selanjutnya hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah 2026 tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran 2026," tuturnya dalam rapat paripurna, Kamis, 24 Juli. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dalam kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen, di mana batas bawahnya tetap sama dengan target tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen hingga 5,80 persen, kesepakatan sama,” ujar Jazilul saat membacakan asumsi makro dalam Rapat Paripurna ke 25 Masa Persidangan IV Tahun 2025.

Berikut Rincian RAPBN 2026:

Asumsi Makroekonomi 2026

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dalam kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.
• Inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
• Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan di kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS.
• Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen.
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan sebesar 60 dolar AS hingga 80 dolar AS per barel.
• Lifting minyak bumi ditargetkan sebesar 605.000 hingga 620.000 barel per hari.
• Lifting gas bumi dipatok pada kisaran 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari
• Tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi 0 persen–0,5 persen.
• Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6,5 persen–7,5 persen.
• Indeks rasio gini juga ditargetkan menurun ke angka 0,377–0,380.
• Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 4,44 persen–4,96 persen.
• Indeks Modal Manusia ditargetkan sebesar 0,57 persen.
• Indeks Nilai Tukar Petani ditetapkan pada angka 0,7731.
• Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 37,95 persen. 

 Postur Fiskal Tahun 2026

• Pendapatan negara berada pada kisaran 11,71 persen hingga 12,31 persen terhadap PDB.
• Penerimaan perpajakan sebesar 10,08 persen hingga 10,54 persen.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,63 persen hingga 1,76 persen.
• Hibah sebesar 0,002 persen hingga 0,003 persen.
• Belanja Negara ditargetkan sebesar 14,19 persen hingga 14,83 persen terhadap PDB. Belanja Pemerintah pusat sebesar 11,41 persen hingga 11,94 persen.
• Transfer Ke Daerah sebesar 2,78 persen hingga 2,89 persen.
• Keseimbangan primer diperkirakan berada pada kisaran negatif 0,18 persen hingga 0,22 persen.
• Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap PDB.
• Pembiayaan 2,48 persen hingga 2,53 persen. 

"Demikian laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan RKP tahun 2026 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia," tutupnya.