Bahlil's Blak-lakan About Mining Land That Will Be Worked On By Muhammadiyah

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Maria Trisnawati / VOI)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kemungkinan besar mengelola lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia."Eks PKP2B. Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus," ujar Bahlil kepada awak media seusai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 26 Agustus.Bahlil mengatakan, lahan yang berikan untuk Muhammadiyah terbilang cukup besar. Namun ia menegaskan, di sektor pertambangan, luasan konsesi bukan menjadi tolok ukur, melainkan cadangan batu bara yang terkandung di dalamnya."Luasnya saya lupa tapi yang jelas cukup gede. Tambang itu bukan soal luasnya yang penting cadangannya," sambung Bahlil.Lebih lanjut Bahlil bilang, sejatinya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah diterbitkan.

"Muhammadiyah dan NU sudah lebih duluan. Muhammadiyah juga dapat tapi nanti saya cek karena kemarin sudah kasi disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangan sudah sejauh mana nanti saya kabari," tegas Bahlil.Sebelumnya Bahlil menyebut izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah dirampungkan 3 atau 4 hari sebelumnya. Untuk saat ini pihaknya masih menunggu pembayaran Kompensasi Data Informasi (KDI) sebagai kewajiban yang harus disetorkan PBNU untuk mengelola tambang.