Pemerintah Pastikan Data Pribadi WNI Aman dalam Perjanjian Dagang dengan Amerika Serikat

Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Donald Trump di acara PBB, New York 2025 (dok Tim Media Presiden)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan data pribadi masyarakat Indonesia tidak akan disalahgunakan oleh Amerika Serikat (AS). Ketentuan mengenai transfer data tersebut merupakan bagian dari kerja sama perdagangan resiprokal melalui perjanjian The Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, mekanisme transfer data yang diatur dalam ART tetap mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk kepentingan bisnis atau sistem aplikasi. Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, serta berbagai layanan digital lainnya,” jelas dia dalam keterangannya, Selasa 24 Februari.

Ia menegaskan kesepakatan tersebut tidak berarti menyerahkan kedaulatan data kepada pihak lain. Pemerintah memastikan pemindahan data, baik secara fisik maupun digital melalui transmisi cloud dan kabel, tetap dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengurangi hak warga negara.

“Kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan,” tambahnya.

Menurut Haryo, perusahaan teknologi global membutuhkan kepastian regulasi yang memungkinkan pemrosesan data lintas negara dengan perlindungan yang memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dinilai berpeluang menarik lebih banyak investasi pusat data (data centers), cloud infrastructure, serta berbagai layanan digital lainnya.

Sebagai informasi, Indonesia dan AS telah merampungkan kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam dokumen ART pada pekan lalu.

Secara umum, AS masih menerapkan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap produk impor dari Indonesia. Meski demikian, sebanyak 1.819 pos tarif, termasuk produk tekstil yang tercantum dalam perjanjian, mendapatkan fasilitas tarif 0%.