Minister Of Finance Purbaya Said Tutut Suharto's Lawsuit Had Been Revoked

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan gugatan yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri Presiden RI ke-2 Soeharto telah dicabut.

"Saya dengar sudah dicabut barusan (gugatannya) dan Bu Tutut kirim salam sama saya. Saya juga kirim salam sama beliau," ujar Purbaya kepada awak media, Kamis, 18 September.

Sebelumnya, Tutut Soeharto mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan Republik Indonesia yang didaftarkan pada 12 September 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Perkara tersebut tercatat dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT yang berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti H ardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Plutang Negara tertanggal 17 Jull 2025.

Adapun keputusan tersebut ditetapkan pada 17 Juli 2025, saat Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, menyatakan, pihaknya belum menerima dokumen atau pemberitahuan resmi terkait gugatan dimaksud.

"Sampai saat ini kita belom menerima surat terkait hal tersebut," ucapnya, Kamis, 18 September.

Namun, Deni belum dapat memastikan terkait isi gugatan tersebut dan menegaskan Kementerian Keuangan baru bisa memberikan penjelasan setelah menerima salinan resmi gugatan dari pengadilan.

"Sehingga kita belom bisa menanggapi ya," jelasnya.

JAKARTA - Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadivewa conveyed that the lawsuit filed by Siti Hardiyanti Rukmana or Tutut Suharto, daughter of the 2nd President of the Republic of Indonesia Suharto, had been withdrawn.

"I heard that it had just been revoked (the lawsuit) and Mrs. Tutut sent greetings to me. I also sent greetings to him," Purbaya told the media crew, Thursday, September 18.

Previously, Tutut Suharto filed a lawsuit against the Minister of Finance of the Republic of Indonesia which was registered on September 12, 2025 at the Jakarta State Administrative Court (PTUN).

The case was recorded as number 308/G/2025/PTUN.JKT relating to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 266/MK/KN/2025 concerning Prevention of Traveling Outside the Region of the Republic of Indonesia against Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana in the Context of Management of Plutang Negara dated 17 July 2025.

The decision was made on July 17, 2025, when Sri Mulyani was still Minister of Finance.

When asked for confirmation, the Head of the Communications and Information Services Bureau of the Ministry of Finance, Deni Surjantoro, stated that his party had not received documents or official notifications regarding the lawsuit.

"Until now, we have not received a letter regarding this matter," he said, Thursday, September 18.

Namun, Deni belum dapat memastikan terkait isi gugatan tersebut dan menegaskan Kementerian Keuangan baru bisa memberikan penjelasan setelah menerima salinan resmi gugatan dari pengadilan.

"Sehingga kita belom bisa menanggapi ya," jelasnya.

However, Deni has not been able to confirm the contents of the lawsuit and emphasized that the Ministry of Finance can only provide an explanation after receiving an official copy of the lawsuit from the court.

"So we can't respond yet," he explained.