Responding To Megawati's Instructions, MPR RI Leader: The Highest Executive Is President Prabowo

JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia," ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul.

"Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat," kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu.

Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik."Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya," pungkas Eddy.

JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia," ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul.

"Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat," kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu.

Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik."Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya," pungkas Eddy.

JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia," ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul.

"Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat," kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu.

Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik."Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya," pungkas Eddy.

JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia," ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul.

"Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat," kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu.

Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik."Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya," pungkas Eddy.

JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia," ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul.

"Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat," kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu.

Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik."Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya," pungkas Eddy.

JAKARTA - The leadership of the MPR RI also responded to the instructions of PDIP General Chair Megawati Soekarnoputri who ordered regional heads from her party to postpone retret activities in Akmil, Magelang, as an attitude after the PDIP Secretary General, Hasto Kristiyanto, was detained by the KPK.

Deputy Chairman of the Indonesian People's Consultative Assembly, Eddy Soeparno, emphasized that regional heads are part of the executive. Meanwhile, the highest executive is Indonesian President Prabowo Subianto.

"The regional head was elected by the community, so he is an executive, of which the highest executive is now the President of the Republic of Indonesia," said Eddy Soeparno to reporters, Saturday, February 22.

According to Eddy, the regional head who was inaugurated on Thursday, February 20, yesterday complied with President Prabowo Subianto's direction to attend the retreat in Magelang. Moreover, said Eddy, this retret activity is scheduled to synchronize relations and coordination between regions and the center.

Therefore, Eddy hopes that regional heads who delay their presence at the retreat event can immediately follow.

Therefore, Eddy hopes that regional heads who delay their presence at the retreat event can immediately follow.

"Those present are regional heads who can indeed coordinate between fellow regional heads, but also coordination between the central and regional governments so that they can synchronize, the goal is to synchronize both from the regional head and the central government," said the West Java electoral district PAN legislator.

However, the Deputy PAN still respects all internal decisions of political parties. "On one hand, it is an internal party matter, that was for us, of course, we cannot comment on the internal affairs of the party, because it is the result of an internal study of the party," concluded Eddy.