PBB: Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Diblokir Dua Bulan Terakhir

JAKARTA - PBB mengungkapkan bantuan kemanusiaan ke tempat Israel melancarkan serangan darat sejak 6 Oktober yakni di Gaza Utara diblokir.

PBB pada Selasa 10 Desember mengatakan, pemblokiran telah berlangsung selama dua bulan lebih atau 66 hari terakhir.

Mengutip AP, Rabu 11 Desember, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menambahkan, bantuan kemanusiaan telah ditolak masuk ke Gaza Utara termasuk di Beit Lahiya, Beit Hanoun, dan Jabaliya.

Upaya itu telah menyebabkan sekitar 65.000 hingga 75.000 warga Palestina tidak memiliki akses ke makanan, air, listrik, atau perawatan kesehatan.

Sementara sekitar 5.500 pengungsi warga Palestina dipindahkan secara paksa dari tiga sekolah di Beit Lahiya ke Kota Gaza.

OCHA menyebutkan, krisis pangan terjadi di Gaza Utara. Dari wilayah luas yang diinvasi Israel tersebut, hanya empat toko roti di Kota Gaza yang bisa beroperasi didukung PBB.

Koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi PBB untuk Gaza, Sigrid Kaag, mengatakan kepada wartawan setelah memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB secara tertutup pada Selasa sore.

Kaag bilang warga sipil Palestina yang berusaha bertahan hidup di Gaza menghadapi situasi yang sangat sulit.

Dia mengatakan situasi akibat invasi militer dan pembolokiran bantuan kemanusiaan membuat pelanggaran ketertiban serta penjarahan terjadi sehingga memperburuk situasi.

Kaag menuturkan dirinya bersama pejabat PBB lainnya terus-menerus meminta Israel agar memberikan akses barang-barang komersial, membuka kembali penyeberangan Rafah dari Mesir di selatan, dan menyetujui barang-barang dengan fungsi ganda, masuk ke Gaza Utara.

Namun, pihak Israel tidak segera menanggapi permintaan tersebut.

"Inilah yang pihaknya desak kepada anggota Dewan Keamanan [PBB] dan terus meminta masyarakat internasional menekankan — kemauan politik untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk," kata Kaag.