Turki Pastikan Semua Aktivitas Perdagangannya dengan Israel Dihentikan hingga Tercapainya Gencatan Senjata
JAKARTA - Pemerintah Turki memastikan seluruh aktivitas perdagangannya dengan Israel akan dihentikan hingga terwujudnya gencatan senjata di Gaza, setelah mengumumkan penghentian mulai Hari Kamis, menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah kantong Palestina.
"Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk," kata Kementerian Perdagangan Turki dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 3 Mei.
"Turki akan secara ketat dan tegas menerapkan langkah-langkah baru ini sampai Pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza," sambung pernyataan itu.
Menteri Perdagangan Turki Omer Bolat mengatakan, penghentian perdagangan dengan Israel yang diumumkan kemarin, akan terus berlanjut sampai gencatan senjata permanen di Gaza tercapai serta aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah tersebut, dikutip dari The Times of Israel.
Dalam pidatonya di Istanbul pagi ini Mendag Bolat mengatakan, "sikap tanpa kompromi" Israel dan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza mendorong Turki untuk menghentikan perdagangan kemarin.
Kemarin, Kementerian Perdagangan Turki mengatakan, langkah tersebut merupakan tindakan "fase kedua" terhadap Israel, sebagai protes atas perang yang sedang berlangsung melawan Hamas di Gaza, yang dipicu oleh serangan kelompok militan tersebut ke wilayah Israel pada 7 Oktober.
Diketahui, kedua negara memiliki volume perdagangan sebesar 6,8 miliar dolar AS pada tahun 2023 lalu.
Turki bulan lalu memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Israel, atas apa yang dikatakannya sebagai penolakan Israel untuk mengizinkan Ankara mengambil bagian dalam operasi pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza dan serangannya di daerah kantong tersebut.
Terpisah, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz dalam unggahannya di media sosial menuliskan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melanggar perjanjian internasional, lantaran memblokir pelabuhan untuk ekspor-impor Israel.
"Beginilah perilaku seorang diktator, mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki, serta mengabaikan perjanjian perdagangan internasional," tulis Menlu Katz di platform media sosial X.
Menlu Katz mengatakan, dia menginstruksikan kementerian luar negeri untuk berupaya menciptakan alternatif perdagangan dengan Turki, dengan fokus pada produksi lokal dan impor dari negara lain.