Menteri Basuki: Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Usai Upacara 17 Agustus

JAKARTA - Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan setelah upacara kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai ditemui dalam acara Halalbihalal Idulfitri 1445 Hijriah di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 16 April.

Basuki menambahkan, pemindahan ASN ke IKN baru bisa dilakukan usai upacara 17 Agustus lantaran hunian dan kantor ASN akan digunakan oleh para petugas upacara.

"Kalau ASN sendiri, kan, Agustus itu rencana (dipakai untuk upacara) 17 Agustus dulu di sana, baru setelah itu ASN pindah. Karena, hunian-hunian yang ada dan kantor-kantor di sana dipakai dulu untuk petugas-petugas upacara 17 Agustus-an," kata Basuki.

Dia mengungkapkan, pada pekan depan dirinya akan mengecek progres pembangunan IKN secara langsung.

Pasalnya, distribusi air minum ditargetkan selesai pada Juli 2024.

Kemudian, sebanyak 12 tower dari total 47 tower rumah susun (rusun) ASN juga ditargetkan selesai pada Juli mendatang.

Sebanyak 12 tower rusun ASN itu berisi 720 unit apartemen, yang mana tiap unitnya berisikan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu yang langsung terhubung dengan ruang makan, 1 dapur, 1 ruang untuk mencuci dan 2 balkon.

Hingga saat ini, progres pembangunan 12 tower rusun ASN pun telah mencapai 35 persen dan ditargetkan akan rampung seluruhnya pada Juli mendatang.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR selaku pembina bangunan gedung mulai memeriksa keandalan 47 tower rumah di IKN.

Rumah susun (rusun) sebagai hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Hankam (BIN, Polri dan Paspampres) di IKN, Kalimantan Timur.

Pemeriksaan sendiri dilakukan pada 25-26 Maret 2024 dalam rangka penjaminan mutu atau quality assurance (QA) terhadap bangunan rusun yang rencananya akan mulai dipergunakan pada Juli 2024 mendatang.

QA dilakukan atas permohonan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahap pekerjaan struktur atas dengan menggunakan teknologi beton pracetak dan konvensional.

Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan (BTPP) Dian Irawati mengatakan, pihaknya melalui Komite Keandalan Bangunan Gedung (KKBG) telah membahas untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan bangunan di atas 8 lantai, di antaranya terkait peningkatan faktor Keamanan darurat (safety factor hazard) dan penerapan struktur bangunan tahan gempa (SRMPK).

"Kami bertanggung jawab menjamin mutu dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kami harus memastikan perencanaan sudah sesuai dengan standar teknis dan peraturan. Sedangkan, pada masa pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan," ujar Dian dikutip dari unggahan pada akun Instagram resmi Ditjen Cipta Karya @pupr_ciptakarya, Kamis, 28 Maret.

Sekadar informasi, Kementerian PUPR melaporkan, progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 1 sejumlah 40 paket telah mencapai 77 persen hingga saat ini.

"Pekerjaan di infrastruktur IKN oleh Kementerian PUPR itu ada dua tahap. Untuk tahap 1 paket pekerjaan terkontrak sebelum Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai hampir Rp25 triliun itu progresnya saat ini sudah 77 persen. Ini memang yang utama," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga dalam Rakornas Ibu Kota Nusantara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 14 Maret.

Danis menyebut, untuk pekerjaan infrastruktur tahap kedua sendiri kini progres konstruksinya sudah mencapai 25 persen.

"Kemudian, ada tahap 2 yaitu tambahan untuk paket fisik kontrak setelah Maret 2023 sampai dengan akhir 2024 adalah 49 paket (progres konstruksinya) sebesar 25 persen dengan nilainya adalah Rp43 triliun," kata dia.