Cak Imin Janjikan Peningkatan Dana Desa Rp5 Miliar, Walhi: Berpeluang Tingkatkan Korupsi

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik janji Calon Wakil Presiden (Capre) nomor urut 2, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk meningkatkan dana desa menjadi Rp5 miliar per tahun.

Dalam debat Cawapres pada Minggu, 21 Januari lalu, Cak Imin berjanji akan menambah dana desa menjadi Rp5 miliar per desa jika terpilih menjadi wakil presiden bersama Calon Presiden Anies Baswedan.

Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi Ferry Widodo menilai rencana itu justru berpeluang menjadi celah korupsi.

"Nyatanya fakta di lapangan juga tidak begitu. (Sebanyak) Rp1 miliar dana desa yang dikucurkan pemerintah sejak 2015 sampai dengan hari ini misalnya malah menyebabkan angka korupsi di tingkat desa juga semakin tinggi," ujar Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 Januari.

Ferry pun mengungkapkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023. Tercatat, ada sekitar 600 kepala desa yang terseret isu korupsi dana desa. Oleh karena itu, dia ragu penambahan jumlah dana desa dapat menyelesaikan konflik agraria di pedesaan.

Dia menyebut, peningkatan dana desa kerap dikaitkan dengan pemberdayaan dan pembangunan desa. Namun faktanya, lanjutnya, dana tersebut kerap tak menyentuh desa-desa yang lahannya diambil oleh konsesi-konsesi industri ekstraktif besar.

Dengan demikian, dana desa tidak menjadi bagian dari penyelesaian persoalan agraria atau persoalan tanah yang sudah diambil oleh industri besar.

"Ini yang menjadi titik tekan kami Rp5 miliar mau dinaikkan Rp10 miliar sekalipun, itu bukan bukan jaminan penyelesaian konflik agraria," kata Ferry.

Menurut Ferry, penambahan dana desa Rp5 miliar juga belum tentu mencukupi kebutuhan untuk pemberdayaan dan pembangunan di tingkat desa.

Terlebih lagi, guna menuntaskan kemiskinan dan mengurangi angka petani gurem di desa.

Dia menilai sejauh ini belum ada kandidat yang mampu mendorong penyelesaian konflik dengan skema reforma agreas sejati.

"Para kandidat belum mempunyai program yang dapat menuntaskan kemiskinan di wilayah pedesaan dan penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural," imbuhnya.