Ikhtiar BTN sebagai Raja KPR di Tanah Air

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagai upaya meningkatkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya rumah bersubsidi.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100 persen bagi rumah baru di bawah Rp2 miliar. Sedangkan rumah dengan harga Rp5 miliar, beban pajak yang akan ditanggung pemerintah hanya sampai dengan Rp2 miliar, sementara sisanya dibayar dengan tarif normal 11 persen.

Adapun, kebijakan tersebut terbagi menjadi dua fase, yaitu PPN DTP 100 persen berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sementara pada Juli 2024 hingga Desember 2024 sebesar 50 persen. Di sisi lain untuk mendapatkan insentif tersebut, hanya berlaku 1 NIK atau NPWP per rumah atau hanya satu orang boleh membeli satu rumah.

Selanjutnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun 2023 sebanyak 229.000 unit terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar yang telah disalurkan oleh 40 bank penyalur.

Sementara, dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah menyiapkan dana FLPP sebesar Rp13,72 triliun. Kemudian untuk pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miliar.

Sehingga total dana yang direncanakan untuk disalurkan pada tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dapat mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebesar 1,3 persen. Adapun kontribusi program FLPP dari 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan sebesar 7,5 persen.

Ikhtiar BTN untuk Menjadi Raja KPR di Tanah Air

Perlu diketahui, sejarah awal program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi pertama kali dengan ditunjuknya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat.

Adapun, penyaluran KPR pertama kali terjadi pada tanggal 10 Desember 1976 yang dilaksanakan di Kota Semarang. Sehingga rasanya tidak terbantahkan jika membahas KPR akan menyebut nama Bank BTN.

Hingga saat ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) terus tunjukan komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjadi bank penyalur KPR di Indonesia.

BTN sudah hampir 47 tahun menyalurkan KPR dan telah mewujudkan impian sebanyak 5,6 juta masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian yang layak dengan nilai pembiayaan hampir sebesar Rp470 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat di Indonesia menjadi sumber kekuatan BTN untuk terus mendorong sektor perumahan dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian tanah air.

“BTN memiliki momentum yang sangat baik untuk terus bertumbuh pesat dan berkelanjutan setelah berkiprah selama 47 tahun dalam membantu masyarakat Indonesia menggapai mimpi mereka untuk memiliki rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Minggu, 10 Desember 2023.

Selain itu, Nixon menyampaikan dalam pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentunya tidak bisa sendirian dalam mewujudkannya. Diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari regulator dan BTN. BTN pun sangat mengapresiasi peran pemerintah dan seluruh stakeholder yang telah membantu perseroan dalam memenuhi terwujudnya impian masyarakat memiliki rumah.

“Sinergi BTN dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan DPR RI telah berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia beserta keluarganya memiliki rumah impian yang layak. Kami akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat dengan mudah memiliki rumah melalui KPR,” ujarnya.

Kontribusi BTN di Sektor Perumahan

Nixon menyampaikan BTN terus berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi MBR hal ini dibuktikan dengan kontribusi perseroan dalam Program Sejuta Rumah.

Adapun, pada sektor KPR subsidi, BTN mendominasi sebesar 83 persen dan menjadi kontributor utama untuk program perumahan rakyat.

Nixon berharap dalam dua tahun ke depan perseroan dapat membiayai 1 juta rumah subsidi. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara pada sektor KPR nonsubsidi, Nixon menyampaikan, perseroan terus meningkatkan upaya untuk membidik segmen menengah ke atas atau emerging affluent.

Nixon pun optimistis bahwa sektor properti Indonesia akan tetap tumbuh karena rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih di angka 3 persen, jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN.

Serta, masih terdapat 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 1,8 juta pernikahan baru setiap tahunnya. Selain itu, diperkirakan terdapat 77 juta orang Indonesia yang akan digolongkan sebagai segmen berpendapatan menengah pada 2025.

Menurut Nixon, hal tersebut ditopang dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai aspek.

Senada, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyampaikan bahwa penyaluran kredit Bank BTN tahun 2023 masih on the track sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Kredit perumahan terutama rumah subsidi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit Bank BTN," jelasnya kepada VOI, Senin 15 Januari.

Ramon menambahkan KPR Subsidi hingga akhir tahun terus mengalami kenaikan, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi pada tahun 2023 mendekati 131.000 unit rumah.

Hal ini membuat BTN berhasil menekan transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah atau kredit macet sebesar Rp900 miliar.

"Tentu ini menjadi keberhasilan BTN dalam melakukan penjualan aset Non Performing Loan (NPL) dengan bekerjasama bersama PT PPA dan pihak-pihak terkait lainnya. Kami akan terus melakukan terobosan dan inovasi untuk terus memangkas NPL BTN," ujarnya.

Ramon menyampaikan kenaikan harga rumah subsidi FLPP ini akan tetap menjaga momentum pertumbuhan KPR Subsidi untuk tahun 2024.

"BTN akan tetap menjadi pemain utama pembiayaan KPR Subsidi dengan rata-rata penyaluran 85 persen dari total kuota yang dialokasikan oleh Pemerintah, sehingga market share kami akan tetap terjaga pada level tersebut," terangnya.

Menurut Ramon, perseroan sebagai salah satu mitra dari pemerintah, akan tetap mendorong pembiayaan perumahan khususnya rumah subsidi dan akan terus menggenjot kredit segmentasi High Yield dan KPR Non-Subsidi.

"Selain pendapatan Bunga, kami juga terus menggenjot pendapatan fee based income dari transaksi-transaksi melalui aplikasi BTN Mobile," ujarnya.

Sebagai Informasi, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) telah menyiapkan modal belanja atau capital expenditure (capex) sebesar Rp900 miliar untuk keperluan teknologi informasi (IT) pada tahun 2024.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 40 persen hingga 50 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun pada tahun 2023 Bank BTN mengalokasikan Capex IT sekitar Rp600 miliar. Hingga akhir November 2023, dana yang terealisasi mencapai 90 persen, diperuntukan untuk solusi-solusi digital seperti peningkatan infrastruktur digital dan keamanan siber.

Pada 2024 dana capex akan digunakan untuk pengembangan layanan digital banking, terutama untuk resiliensi/reliability sistem-sistem utama seperti infrastruktur, modernisasi aplikasi, dan penguatan keamanan.

Peluang BTN dalam Menyeimbangkan Visi Bisnis dan Misi Sosial

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menilai, pencapaian BTN dalam menyalurkan KPR diraih dengan tidak mudah.

Menurut Piter, hal ini terkait dengan peran dan mandat pemerintah kepada Bank BTN sebagai agen perubahan sekaligus penyedia rumah untuk seluruh lapisan masyarakat.

“Di satu sisi, sebagai perusahaan publik, BTN harus konsisten mencetak pertumbuhan laba dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Tapi, di sisi lain, menjalankan tugas mulia pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau,” terangnya.

Piter menambahkan Bank BTN dituntut mampu menyeimbangkan antara menjalankan visi bisnis dan misi sosial secara bersamaan.

“Memang tidak mudah, tapi mandat tersebut membuat bankir Bank BTN akan terlihat berbeda dan layak berbangga. Publik akan selalu ingat satu hal bahwa, dibalik rumah milik rakyat, selalu ada peran BTN di dalamnya,” jelasnya.

Piter menyampaikan inovasi yang dilakukan Bank BTN dalam menyediakan KPR bagi kelompok masyarakat menengah bawah sejatinya tidak mudah memenuhi kriteria layak KPR, terutama dalam hal kecukupan penghasilan, uang muka dan kemampuan mengangsur.

“Tanpa keberpihakan bankir dan improvisasi dalam penerapan prinsip manajemen risiko, mereka akan sulit mendapatkan KPR. BTN berani melakukan itu dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Inilah peran penting BTN yang tak tergantikan,” kata Piter.

Senada, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai kondisi penyaluran kredit perumahan terlihat berbeda apabila dibandingkan dengan tahun 2021, dimana penjualan rumah tipe besar lebih mendominasi dibandingkan dengan tipe menengah.

Menurut Nico memasuki tahun 2022, perumahan tipe kecil dan menengah lebih mendominasi. Hal ini memberikan indikasi bahwa daya beli tipe rumah kecil dan menengah lebih banyak.

"Namun pada tahun 2023 penjualan rumah tipe besar mengalami kenaikkan terutama didorong oleh adanya insentif PPN yang ditanggung oleh pemerintah hingga 5 miliar dan hal ini memberikan sentimen positive bagi konsumen," jelasnya kepada VOI, Senin 15 Januari 2024.

Nico menyampaikan BTN menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11 persen dan target tersebut mendapatkan angin segar dari adanya insentif dari Pemerintah.

"Hingga September 2023, credit BBTN sendiri tumbuh 9.9 persen secara tahunan, dan KPR Subsidi tumbuh 11.9 persen," tuturnya.

Menurut Nico BBTN tidak hanya mengandalkan dari property, terlihat dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 162,8 persen, ditambah dengan adanya kredit dari non property seperti KUR, Kredit Ringan (KRING), dan Kredit Agunan Rumah (KAR).

Nico menilai persaingan pasar cukup ketat terkait dengan pembiayaan KPR di Indonesia. Namun kelebihan BTN karena fokus terhadap KPR dan BUMN, sehingga dapat mendorong kinerja yang lebih maksimal akibat adanya sinergi BUMN.

"Sehingga BBTN juga mampu menjaga kinerjanya meskipun ada banyak saingan di luar sana," tutupnya.

Sebagai Informasi, Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) kembali melanjutkan tren positif dengan kenaikan hingga 8,40 persen (ytd) ke level 1.355 pada penutupan Senin 15 Januari 2024 dan naik 0,87 secara tahunan (yoy).

BBTN juga mencatat jumlah pemegang saham sebesar 56,629 per Desember 2023 atau naik 15,04 persen dibandingkan posisi Desember 2022. Hal ini menunjukan optimisme pelaku pasar terhadap prospek bank spesialis KPR ini.