Menko Airlangga Terus Tingkatkan Industri Halal dengan Pengembangan Rantai Nilai

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong implementasi pengembangan industri halal dengan rantai nilai. Adapun dilakukan dengan berbagai cara.

Pengembangan rantai nilai tersebut terintegrasi dengan halal traceability system dan halal assurance system. Selain itu juga melalui pengembangan klaster industri halal seperti di Provinsi Banten, Jawa Timur dan Kepulauan Riau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya tingkatkan industri halal di Indonesia mulai dari riset dan pengembangan, sampai ke produksi, distribusi dan penjualan serta pemasaran ke pasar domestik dan global.

"Dengan harapan, Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Halal Global dapat mempelopori Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya," tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu, 18 Oktober.

Menurut Airlangga kebijakan pengembangan industri halal perlu mencakup tiga komponen utama, yaitu pertama, peningkatan kualitas UMKM dengan tentunya pembiayaan keuangan syariah.

Kedua, dibentuknya National Halal Fund untuk mendukung industri halal dan produk syariah. Selanjutnya harus ada kawasan-kawasan yang dibangun khusus untuk industri-industri yang berbasis halal dan juga untuk memfasilitasi investasi.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa peluang industri halal di kawasan khusus juga bisa didorong melalui pengembangan kawasan khusus di satu lokasi untuk menampung seluruh industri halal atau pengembangan klaster industri halal di kawasan khusus yang sudah ada.

Saat ini telah dibangun tiga Kawasan Industri Halal yakni di Provinsi Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau yang bisa menjadi fondasi awal menjadikan Indonesia sebagai global halal hub dan meningkatkan industri berbasis syariah di Indonesia.

Airlangga turut mengapresiasi acara Penganugrahan Top Halal Award 2023 yang diharapkan mampu memacu semangat dan optimisme pelaku industri halal di Indonesia untuk terus berinovasi dan berkembang untuk pasar dalam negeri maupun pasar global.

“Sudah sepatutnya industri halal menjadi landasan ekonomi. Bukan hanya Indonesia sebagai konsumen, tetapi sebagai produsen untuk pasar domestik dan global,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, dalam acara The 7th Annual Islamic Finance Conference, Selasa (29/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, industri halal dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1 miliar dolar AS per tahun melalui ekspor dan investasi.

Disisi lain, Sri Mulyani mengatakan, penerapan prinsip halal tidak hanya terbatas pada batasan agama tetapi mencakup standar kebersihan dan keamanan produk yang tinggi.

"Kami melihat potensi yang kuat dan ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang baik dan kredibel," ujar Sri Mulyani.