JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau kerap disebut bedah rumah, terhadap sebanyak 1.000 rumah tidak layak huni di Bengkulu.
"Kami siap untuk mendorong Program BSPS di Provinsi Bengkulu dengan target 1.000 rumah tidak layak huni," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dikutip Antara, Rabu, 6 Oktober.
Dia mengemukakan pelaksanaan Program BSPS yang terdapat di Bengkulu tersebut dilakukan di delapan kabupaten dengan anggaran senilai Rp20 miliar.
Menurut Khalawi, pada masa pandemi ini program BSPS sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa terhindar dari paparan COVID-19.
Hal itu, ujar dia, karena dengan tinggal di rumah yang layak huni kondisi kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga dan tentunya membuat lingkungan menjadi lebih baik.
Dalam pelaksanaan Program BSPS, imbuhnya, pihaknya juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan yang bertugas mendampingi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan anggaran Program BSPS bisa terpantau dengan baik dan kualitas bangunan juga lebih kuat dan memiliki konstruksi yang baik.
"Total anggaran yang kami salurkan untuk Program BSPS di Provinsi Bengkulu sebanyak Rp20 miliar. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa terdata dengan baik," terangnya.
BACA JUGA:
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera IV, Tambat Yulis didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Bengkulu, Faizal Rozi, mengatakan lokasi penyaluran program BSPS di delapan kabupaten itu antara lain di Kabupaten Bengkulu Selatan (130 unit), Kabupaten Bengkulu Tengah (160 unit), Kabupaten Bengkulu Utara (120 unit).
Kemudian, di Kabupaten Kaur (120 unit), Kabupaten Kepahiang (194 unit), Kabupaten Muko-Muko (50 unit), Kabupaten Rejang Lebong (110 unit) dan Kabupaten Seluma (116 unit).
"Kami berharap masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan bergotong royong dan saling membantu antar masyarakat. Pemda pun bisa melakukan program serupa sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu sehingga wilayahnya bisa bebas dari rumah tidak layak huni," ucapnya.