JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah. Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan, pada akhir Juni ini sebanyak 93 SR bisa selesai terbangun.
Hal tersebut disampaikan Dody saat melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juni.
Dody menyampaikan, program pembangunan SR memperoleh alokasi anggaran terbesar, yakni Rp19,95 triliun, dengan target 100 unit bisa selesai dibangun pada tahun ini.
Dia menyebut, saat ini 93 unit sedang dalam proses pengerjaan dan tujuh unit dalam proses tender. Secara total, progres fisik pembangunan telah mencapai 67,50 persen, dengan realisasi keuangan sebesar 44,33 persen. Dari total pengerjaan tersebut, sekitar 93 unit bisa selesai pembangunannya bulan ini.
"Untuk Sekolah Rakyat dengan pagu Rp19,95 triliun, realisasi fisiknya (sebesar) 67,50 persen dan keuangan 44,33 persen dari total target 93 unit yg harus kami selesaikan di Juni 2026," ucap Dody.
Selain pembangunan SR, Dody juga memaparkan progres sejumlah program prioritas lainnya. Misalnya, untuk penanganan irigasi daerah dengan pagu anggaran sekitar Rp350 miliar, progres fisiknya telah mencapai 82,73 persen dengan realisasi keuangan 38,36 persen. Program tersebut ditargetkan mencakup area seluas 19.760 hektare.
BACA JUGA:
Kemudian, ada juga revitalisasi madrasah yang ditargetkan menyasar 856 unit. Sejauh ini pembangunan fisiknya tercatat sudah 41,88 persen.
"Untuk penanganan jalan daerah, pagunya sebesar Rp2,9 triliun dengan realisasi fisik 75,1 persen dan keuangan 5,9,49 persen. Untuk kawasan swasembada pangan, energi dan air di Wanam terdapat pagu sebesar Rp3,23 triliun dengan progres fisik tercatat 12,67 persen dan keuangan 2,63 persen," terang dia.
Adapun untuk menyelesaikan proyek prioritas tersebut, Kementerian PU meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp34,33 triliun pada tahun anggaran (TA) 2026. Permintaan tambahan anggaran itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui surat Menteri PU Nomor PR0201/B/Mn/2026/90 tanggal 22 Mei 2026.
