Komisi V DPR Soroti Banyak Jalan Berlubang saat Periode Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kondisi jalan banyak berlubang hampir di seluruh Indonesia saat periode mudik dan balik Lebaran 2026. Dia mengaku, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat kepada pihaknya selama periode tersebut.

"Seperti kami ketahui ada cukup banyak, Pak, keluhan selama mudik dan balik Lebaran terkait dengan kondisi jalan di seluruh Indonesia, itu fakta yang kami alami. Saya memantau, Pak, ada laporan jalan banyak lubang dan seterusnya, ini baik di Sumatera, Kalimantan bahkan di Jawa sendiri itu kami dapat laporan hampir sama kondisinya," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 April.

Lasarus menilai, banyaknya jalan berlubang imbas dari penurunan anggaran infrastruktur di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berdampak terhadap berkurangnya biaya perawatan hingga pemeliharaan ruas-ruas.

"Ini pasti dampak dari penurunan biaya infrastruktur yang kami terima. Tidak bisa kami pungkiri, Pak, karena memang perawatan, pemeliharaan belum pembangunan itu erat kaitannya dengan fiskal yang kami miliki, (mengingat) Indonesia begitu luas, dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Hal tersebut turut dipengaruhi dengan adanya program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang perlu dikerjakan oleh Kementerian PU, antara lain pembangunan jalan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional hingga menurunnya dana alokasi khusus (DAK) ke daerah.

"Ditambah lagi ada beban menambah kami, Pak, hari ini yaitu kami harus mengintervensi lagi kondisi infrastruktur di daerah secara masif, mulai dari ada namanya program inpres berbasis masyarakat, kami dibebani lagi untuk membangun jalan daerah hari ini dengan inpres jalan daerah. Kami dibebani lagi dalam rangka mendukung ketahanan pangan, adanya inpres irigasi juga menjadi tanggungan kami di Komisi (V)," ucap dia.

"Dan tapi Pak Menteri (PU) dengan beban begitu banyak, ada kecenderungan anggaran infrastruktur menurun dibanding dengan periode pemerintahan lalu. Kondisi hari ini harus kami akui bersama yang pada akhirnya pasti berdampak, Pak, pada kualitas jalan dan capaian dalam rangka kami membangun baru, terutama mengejar ketertinggalan infrastruktur di daerah yang hari ini juga kami ketahui anggaran DAK itu di daerah juga mengalami penurunan signifikan," tambahnya.

Selain itu, lanjut Lasarus, peningkatan kualitas pelayanan sarana pendukung, penekanan pada standarisasi dan penambahan fasilitas di tempat istirahat dan pelayanan (TIP)/rest area juga perlu mendapatkan perhatian. Termasuk, manajemen alur kendaraan dan ketersediaan air bersih guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

"Rest area ini menjadi tanggung jawab kami juga Pak Menteri (PU), terutama di jalan-jalan tol. Saya rasa ini masalahnya sudah menahun, Pak, dan selalu kami temukan. Apakah tahun ini masih ada persoalan di rest area, masih, karena ini menyangkut pelayanan publik mau tidak mau menurut saya kami harus atensi untuk kami tingkatkan, sehingga pelayanan mudik atau balik Lebaran 2027 nanti dan Nataru 2026 ini bisa kami tingkatkan pelayanan di seluruh rest area Indonesia," terang Lasarus.

Poin ketiga, terkait penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektoral. Menurut Lasarus, koordinasi di level pemerintah cukup baik saat periode mudik dan balik Lebaran 2026. Hanya saja, kata dia, kemantapan infrastruktur jalan tetap menjadi penentu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

"Ini saya rasa koordinasi di level pemerintah cukup baik, ya, hanya memang koordinasi ini akan menjadi lebih mantap, Pak, apabila tugas tanggung jawab dan wewenang masing-masing bisa kami penuhi secara baik. Kami ambil contoh kalau kondisi jalannya tidak baik, polisi pasti kesulitan melakukan pengawasan ketertiban, kenyamanan dan kelancaran jalan lalu lintas di lokasi tersebut, demikian juga Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab mudik dan balik Lebaran. Oleh karenanya, sebetulnya, Pak, masalah utama mudik balik Lebaran ini adalah ketersediaan sarana prasarana mantap, infrastruktur mantap, itu adalah faktor utama penentu dari lancar tidaknya mudik dan balik Lebaran," jelas dia.

Meski begitu, Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian PU dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki, menurut Lasarus, kementerian yang dipimpin Dody Hanggodo itu tidak mendapatkan sorotan serius terkait kondisi infrastruktur jalan.

" Terkait dengan evaluasi pelaksanaan infrastruktur pascalebaran tahun 2026, Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi kepada kementerian PU. Dengan keterbatasan anggaran, tidak ada kejadian menonjol, Pak, dari kondisi jalan yang kami alami selama ini, walaupun ada keluhan terdapat banyak lubang," pungkasnya.