Tanpa Diskon Listrik dan Inflasi Naik, Airlangga Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 persen pada kuartal I-2026 dapat tercapai, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran.

“Kelihatannya target 5,5 bisa dicapai dari geliat selama Ramadan kemarin,” ujar Airlangga

usai menunaikan salat Idulfitri di Jakarta, Sabtu, 21 Maret.

Ia juga menyoroti dinamika inflasi yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya lagi program diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sebelumnya berlaku pada Januari–Februari 2025.

Menurut Airlangga, tanpa potongan tersebut, pengeluaran masyarakat untuk listrik kembali ke level normal sehingga secara statistik inflasi tercatat lebih tinggi.

“Tahun kemarin sampai bulan Februari ada diskon tarif listrik. Itu yang membuat inflasi dari segi listrik mengalami deflasi. Tahun ini karena tidak ada, angkanya akan lebih tinggi,” katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis daya beli masyarakat akan terjaga, seiring meningkatnya konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 berada pada kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Target tersebut didukung oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, serta penguatan daya beli masyarakat.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi pada awal tahun 2026. Di antaranya adalah insentif transportasi mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat sebesar 17–18 persen.

Total anggaran untuk insentif transportasi tersebut diperkirakan mencapai Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan senilai Rp12 triliun kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk periode Februari hingga Maret 2026.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara, yang meliputi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, serta para pensiunan.