Defisit APBN Tembus Rp135,7 Triliun, Purbaya Ungkapan Fiskal Indonesia Masih Aman

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026, tercatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun nilai tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu pada Februari 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp30,7 triliun atau sekitar 0,13 persen terhadap PDB.

Purbaya mengatakan hingga 28 Februari 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp358 triliun, sementara realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun.

"Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," ujarnya kepada awak media, dikutip Minggu, 8 Maret.

Total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp68 triliun.

Di sisi lain, belanja negara yang telah terealisasi sebesar Rp493,8 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp147,7 triliun.

Menurutnya, secara fundamental kondisi fiskal Indonesia masih tergolong kuat dan hal ini terlihat dari rasio utang terhadap PDB serta rasio defisit terhadap PDB yang dinilai masih berada dalam batas aman.

Selain itu, ia menilai kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif baik dibandingkan sejumlah negara lain dimana pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,11 persen, yang termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota Group G20.

Ke depan, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat hingga kisaran 5,5 persen sampai 6 persen, dan target tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai faktor penopang pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan realisasi belanja pemerintah, menjaga stabilitas sektor keuangan bersama bank sentral, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan dukungan terhadap sektor ekspor.