Dana LPDP dari Uang Rakyat, Purbaya Minta Dana Dikembalikan dan Ancam Blacklist Alumni yang Hina Negara

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan kontroversial seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dia menyinggung adanya anggapan yang meremehkan kondisi ekonomi nasional saat ini, termasuk komentar dari seorang alumni LPDP yang menyatakan keinginannya agar anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing.

"Mungkin teman-teman sudah bosan ya, kalau kita melihat kondisi global. Temen-temen banyak yang ngeledekin 'Oh Indonesia jelek' termasuk yang kemarin tuh dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBNKita, Senin, 23 Februari.

Dia menegaskan bahwa prospek perekonomian Indonesia dalam dua dekade ke depan justru berada dalam posisi yang jauh lebih baik, sehingga mereka yang meragukan saat ini akan menyesal.

"Mungkin 20 tahun lagi akan nyesel, karena kita 20 tahun lagi kita akan bagus banget," tambahnya.

Selain menyampaikan optimisme terhadap masa depan ekonomi nasional, Purbaya juga menyayangkan pernyataan yang dinilai merendahkan negara.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menegakkan aturan yang berlaku di LPDP, dan pihak yang bersangkutan diminta menyelesaikan kewajibannya, termasuk mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya.

"Pada dasarnya begini, hal itu yang kami sesalkan, jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP, sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggungjawab ke LPDP," ujarnya.

Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Direktur Utama LPDP serta suami yang bersangkutan, untuk mengembalikan seluruh dana tersebut sesuai ketentuan, termasuk perhitungan bunga.

"Tadi sudah bicara dengan dia ke Dirut LPDP, tadi sudah bicara dengan suami terkait dan sepertinya dia sudah setuju untuk mengembalikan uang yang pake LPDP, bunganya dihitung? (Tanya ke dirut LPDP), jadi termasuk bunganya, kalo uang saya taro di bank ada bunga juga kan," tuturnya.

Purbaya menekankan bahwa dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan sebagian pembiayaan negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Saya harapkan kedepan, temen-temen yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau kaga senang kaga senang tapi jangan menghina hina negara lah, jangan begitu, itu uang dari pajak dan dari sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh, tapi kalo dipakai untuk menghina negara, kita minta uangnya dengan bunganya kalo gitu," tegasnya.

Menurutnya, kritik atau ketidakpuasan merupakan hal yang wajar, namun tidak seharusnya disertai dengan penghinaan terhadap negara.

Dia juga memastikan bahwa sanksi tegas, termasuk pencantuman dalam daftar hitam di lingkungan pemerintahan, akan diberlakukan secara serius terhadap yang bersangkutan.

"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan kaga akan bisa masuk, nanti akan kita kalian liat blacklistnya seperti apa, jadi jangan menghina negara anda sendiri," ujarnya.

Dia turut mengingatkan para penerima LPDP lainnya agar tetap menjaga sikap dan tanggung jawab.

"Kalo kaga patriotis kaga apa-apa tapi jangan menghina negara deh, dan saya ingatkan kepada temen-temen yang lain dari LPDP dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius," tuturnya.

Sebelumnya, seorang perempuan dengan akun Instagram @sasetyaningtyas mengunggah video yang kemudian viral di media sosial di mana dalam video tersebut, ia memperlihatkan momen membuka paket berisi surat dari Home Office Inggris.

Surat tersebut menyatakan bahwa anak keduanya resmi memperoleh kewarganegaraan Inggris, sambil menunjukkan paspor Inggris yang diterima bersamaan dengan dokumen tersebut.

"Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku, kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua sudah diterima jadi WN Inggris," ujarnya.