Komisi V DPR Panggil Menteri PU, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Komisi V DPR RI memanggil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo beserta jajaran ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari ini, dalam rangka rapat kerja membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran (TA) 2025 serta pembahasan program kerja dan pagu anggaran 2026.

Rapat tersebut menjadi sorotan karena menyangkut efektivitas belanja infrastruktur nasional serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan pada masa mendatang.

Komisi V menyoroti capaian serapan anggaran dan realisasi fisik Kementerian PU. Berdasarkan data yang dipaparkan, pagu anggaran Kementerian PU pada 2025 tercatat sebesar Rp112,13 triliun dengan realisasi keuangan mencapai 95,23 persen dan realisasi fisik 95,17 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi, namun DPR tetap meminta adanya evaluasi menyeluruh agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.

"Kami meminta penjelasan capaian akhir pelaksanaan dan realisasi anggaran serta tindak lanjut atas rekomendasi rapat sebelumnya," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari.

Selain menilai kinerja tahun berjalan, DPR juga menyoroti rencana kerja 2026. Pagu anggaran Kementerian PU tahun ini tercatat sebesar Rp118,50 triliun. Dengan nilai lebih besar, Komisi V menilai strategi pemanfaatan dana perlu dijelaskan secara terperinci, terutama dalam kaitannya dengan prioritas pembangunan nasional dan kesinambungan proyek infrastruktur sudah berjalan.

Isu lain yang disoroti dalam rapat adalah persoalan kesiapsiagaan infrastruktur terhadap bencana. DPR menemukan adanya kendala teknis di lapangan, khususnya terkait koordinasi dan kecepatan respons saat terjadi bencana. Sejumlah anggota dewan menilai struktur kewenangan terbagi antara kementerian dan lembaga lain kerap memperlambat proses penanganan.

"Kami ingin menguji seefektif apa ketika leader penanganan bencana ada di BNPB, sementara seluruh struktur (pembangunan) infrastrukturnya ada di Kementerian PU," katanya.

Menurut Lasarus, Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan skema pembiayaan lebih adaptif dan tidak selalu bergantung pada pergeseran anggaran mendadak saat bencana terjadi.

Di sisi lain, Komisi V juga menekankan pentingnya menjaga program rutin kementerian, seperti pemeliharaan infrastruktur, operasional kementerian hingga penguatan aset negara agar tidak terdampak kebutuhan darurat. Lasarus menilai, keseimbangan antara kesiapsiagaan bencana dan kesinambungan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Untuk program kerja 2026, DPR mendorong agar Kementerian PU lebih mengutamakan aspirasi masyarakat, terutama pengembangan sistem irigasi, penyediaan sanitasi dan akses air minum. Selain itu, penambahan alokasi anggaran Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) juga dinilai mendesak menyusul berkurangnya dana infrastruktur di tingkat daerah.

"Kami pahami sendiri dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur daerah sudah mengalami pengurangan signifikan di tahun ini. Daerah praktis hanya berharap kepada kami," terang dia.