Bos OJK dan BEI Mundur, Pakar Kebijakan Soroti Kepercayaan Investor dan Tata Kelola

JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNV, Achmad Nur Hidayat turut mengomentari mundurnya petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat 30 Januari yang lalu.

Menurut Achmad, yang perlu disoroti bukan hanya terkait siapa pengganti saat menemui MSCI pekan depan namun terkait kepercayaan investor.

“Masalahnya bukan sekadar siapa yang mundur atau siapa yang menggantikan. Masalahnya adalah bagaimana negara memastikan mesin kepercayaan itu kembali bekerja, cepat, tenang, dan meyakinkan, baik untuk investor ritel di dalam negeri maupun investor institusi global yang menilai Indonesia dengan kacamata tata kelola," ujarnya dalam keterangan kepada media, Sabtu, 31 Januari.

Ia menambahkan, dalam pasar modal, jabatan di OJK dan BEI bukan hanya kursi organisasi melainkan simbol bahwa aturan ditegakkan, permainan berlangsung adil, dan risiko dikelola dengan disiplin.

"Ketika kursi itu kosong, pasar membaca bukan hanya kekosongan administratif, tetapi juga potensi kebingungan arah kebijakan," sambung dia.

Ia juga mengibaratkan pasar modal Indonesia sebagai kapal besar dengan jutaan penumpang ritel, ribuan emiten, ratusan pelaku perantara, dan arus modal global yang sensitif terhadap sinyal kecil.

"Dalam situasi ombak tinggi, yang dibutuhkan bukan nakhoda yang pandai berpidato, tetapi nakhoda yang punya reputasi menjaga disiplin. Ada tiga kualitas inti yang menurut saya tidak bisa ditawar," sambung dia.

Pertama, Achmad menyebut integritas yang bisa diaudit publik, bukan sekadar klaim serta rekam jejak bebas konflik kepentingan dengan kelompok pelaku pasar tertentu, dan keberanian menegakkan aturan tanpa tebang pilih.

"Kedua, kapasitas teknokratis yang memadai, karena krisis kepercayaan tidak dapat ditambal dengan retorika," terang Achmad.

Ketiga, ia menyebut kemampuan komunikasi krisis yang tenang, konsisten, dan tepat waktu, sebab dalam pasar modal, diam terlalu lama sering dibaca sebagai tidak ada kendali.

"Indonesia sendiri sebenarnya telah menaruh narasi yang tepat pada awal tahun ini. OJK menekankan fokus pada integritas, likuiditas, dan penguatan basis investor institusi. Itu arah yang benar," beber dia.

Sementara itu terkait pertemuan dengan MSCI Senin depan, ia menyebut ham tersebut bukan forum basa basi. Ia mengibaratkan pertemuan ini seperti pemeriksaan kelayakan kendaraan sebelum masuk jalan tol global.

"Jika MSCI menilai ada “fundamental investability issues”, maka yang harus dibawa Indonesia adalah bukti bahwa perbaikan bukan hanya rencana, melainkan sudah menjadi sistem kerja," jelas dia.

Untuk itu, ia menilai Indonesia perlu menegaskan prinsip kebijakan yang dapat diprediksi. Kendati demikian investor global tidak menuntut kebijakan selalu menyenangkan, tetapi menuntut kebijakan konsisten, berbasis aturan, dan memiliki masa transisi yang jelas.

Lebih lanjut, dalam laporan tentang respons pemerintah, disebutkan langkah untuk mendorong likuiditas, misalnya peningkatan batas investasi lembaga tertentu ke saham, serta rencana peningkatan free float.

"Pesan kebijakan seperti ini akan lebih kuat bila disampaikan bukan sebagai respons panik, melainkan sebagai bagian dari peta jalan tata kelola dan pendalaman pasar yang sudah disiapkan," beber Achmad.

Menurutnya, bila Indonesia ingin meyakinkan MSCI, maka yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai apa yang diperiksa, bagaimana investigasi dilakukan, dan bagaimana sanksi dijatuhkan ketika ada pelanggaran.

"Publik global menilai bukan dari janji “akan tegas”, tetapi dari pola tindakan yang bisa diprediksi," jelas dia.

Terakhir, terkait utusan yang menghadiri pertemuan, menurutnya, dalam situasi banyak pimpinan mundur, salah mengirim utusan dapat memunculkan kesan bahwa Indonesia tidak punya otoritas yang benar benar memegang kemudi.

Padahal, kata dia, MSCI membutuhkan counterpart yang punya kewenangan dan kapasitas teknis, bukan sekadar perwakilan seremonial.

"Idealnya, yang hadir adalah pejabat aktif yang secara formal memiliki mandat pengawasan pasar modal dan pimpinan self regulatory organization yang masih berfungsi penuh, didampingi pejabat teknis yang menguasai detail. Tujuannya sederhana: memastikan diskusi tidak berhenti pada narasi, tetapi menyentuh deliverables dan timeline," tandas dia.