AKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira turut mengomentari rencana pemerintah yang mau melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini juga menaikkan peluang Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham bursa.
Dikatakan Bhima, mengatakan, sejatinya tujuan dilakukan demutualisasi adalah agar lebih banyak pengawasan dan lebih banyak pengendalian oleh investor, baik institusi maupun retail secara proporsional sehingga pasar modal Indonesia bisa dipercaya tidak diintervensi secara politik.
"Nah sekarang ketika Danantara terlihat berminat untuk melakukan pembelian saham jika Bursa Efek Indonesia mengalami demutualisasi maka yang merugi adalah para investor," ujar Bhima kepada VOI, Sabtu, 31 Januari.
BACA JUGA:
-
| KESEHATAN
Berapa Lama Makanan Dicerna, Gangguan Pencernaan, dan Cara Mengatasinya
25 Desember 2025, 03:52
Ia menambahkan, hal ini dikarenakan Danantara yang dinilai mempunyai konflik kepentingan. Padahal, peran Danantara tidak hanya sebagai sovereign wealth fund tapi juga dia pengendali dari saham-saham BUMN.
"Nah artinya apa? Artinya Danantara bisa saja menspesialkan, memberikan treatment spesial kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang melantai di Bursa Saham," terang dia.
Bhima menilai hal ini harus dihindari karena Danantara dinilai memiliki konflik kepentingan yang sangat bear. Apalagi, kata dia, dewan pengurus Danantara juga merupakan pemilik dan aktif 'bermain saham' serta mempunyai perusahaan afiliasi.
"Nah artinya ini yang harus dijaga betul nih, bagaimana demutualisasi itu tidak boleh ada institusi dari negara seperti Danantara yang menguasai sebagian besar saham. Jadi harus porsinya harus fair," jelas Bhima.
Menurut Bhima, hal terpenting yang harus dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan ini adalah peran Presiden Prabowo Subianto agar melarang Danantara melakukan akusisi saham BEI.
"Saya kira yang paling penting sekarang itu dulu adalah dari presiden Prabowo untuk melarang Danantara melakukan akusisi terhadap Bursa Efek Indonesia. Nah disitulah kemudian ada ketegasan sehingga baik BUMN maupun institusi pemerintah lain itu tidak mengambil peran signifikan di dalam proses demutualisasi. Itu dulu ya, kalau porsinya berapa saya kira nanti akan ditentukan juga harga saham BEI yang dilepas ke pasar berapa," tandas Bhima.
