Segudang PR Menanti Thomas Djiwandono

JAKARTA - Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026–2031.

Segudang pekerjaan rumah menanti keponakan Prabowo Subianto tersebut.

Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi mengatakan, Thomas Djiwandono nantinya akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar, mulai dari menjaga stabilitas moneter hingga memulihkan kepercayaan pasar di tengah dinamika domestik yang sensitif.

Tantangan tersebut tidak ringan, terutama ketika pasar sedang mencermati proses pencalonan pimpinan bank sentral.

Rahma menjelaskan, tugas utama yang harus segera dituntaskan adalah menjaga stabilitas moneter.

Hal ini termasuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen.

Kebijakan moneter, kata dia, harus tetap berorientasi pada stabilitas agar daya beli masyarakat dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga.

Selain inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian krusial.

"Menjaga nilai tukar rupiah yang stabil dan sesuai dengan fundamental ekonomi serta mengoptimalkan instrumen moneter pro-market, seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter," kata Rahma dilansir ANTARA, Senin, 26 Januari.

Dirinya juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi kebijakan antara BI dan pemerintah.

Sebab, sinergi yang kuat dinilai perlu untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus diperkuat untuk memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Tidak hanya itu, kebijakan makroprudensial juga perlu terus dioptimalkan agar sektor keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026–2031.

Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat setelah Thomas menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Berdasarkan pantauan, rapat Komisi XI DPR RI yang diikuti Thomas berakhir sekitar pukul 17.42 WIB.

Selang kurang lebih 10 menit kemudian, Komisi XI langsung mengambil keputusan bahwa Thomas terpilih sebagai Deputi Gubernur BI.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah seluruh anggota Komisi XI menggelar rapat internal yang diawali dengan rapat pimpinan.

Ia menambahkan rapat tersebut dihadiri secara lengkap oleh unsur pimpinan Komisi XI serta delapan kelompok fraksi (poksi).

"Baru saja Komisi XI DPR RI mengadakan rapat internal, diawali dengan rapat pimpinan, yaitu pimpinan Komisi 11 bersama pimpinan poksi-poksi, dari 8 poksi lengkap hadir dan pimpinan juga lengkap hadir," jelasnya kepada awak media, Senin, 26 Januari.

"Telah dilakukan kemudian kesepakatan melalui proses musawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI. Bahwa dibutuhkan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas AM Jiwandono dan hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal dan nanti akan dibawa ke DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok," tambahnya.

Menurutnya, salah satu pertimbangan utama adalah figur Thomas yang dapat diterima oleh seluruh fraksi partai politik di Komisi XI DPR RI.

"Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik," ucapnya.

Selain itu, Thomas dinilai mampu memaparkan pandangannya secara komprehensif, terutama terkait pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus. Soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa dan bagaimana membangun kelincahan dalam proses pengambilan keputusan ini dan menurut saya memang itu isu yang sedang kuat saat ini. Bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiscal policy," jelasnya.

Misbakhun juga menilai pernyataan penutup Thomas dalam uji kelayakan semakin menguatkan komitmennya terhadap profesionalisme dan independensi Bank Indonesia.