KNPK: Kampanye Anti Tembakau Dinilai Tidak Memikirkan 6 Juta Nasib Pekerja di Industri Tersebut

JAKARTA - Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai, peringatan hari anti tembakau sedunia yang diadakan setiap 31 Mei, tidak pantas untuk dilaksanakan di Indonesia. Sekelompok kecil masyarakat yang menjadi penggerak peringatan tersebut tidak memahami situasi dan kondisi nasional saat ini dan sebelumnya.

"Mereka lupa, perekonomian nasional kita sebagian ditopang industri hasil tembakau (IHT) nasional. Sebanyak 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir diserap di sektor IHT. Sementara sumbangsih di bidang keuangan juga sangat tinggi," ujar Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Mohammad Nur Azami dalam keterangan tertulisnya, Senin 31 Mei.

Ia menambahkan, hari tanpa tembakau sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei merupakan suatu momen yang tidak patut dirayakan di Indonesia karena kita punya kepentingan dan ketergantungan sangat besar dari Industri Hasil Tembakau Nasional.

"Selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja Indonesia, juga pemasukan keuangan yang menopang APBN kita baik dari cukai rokok maupun dari pajak pajak lainnya," papar Ketua KNPT Azami.

Meski demikian Azami berpendapat, sebagai negara yang menganut azas demokratis, adanya kelompok masyarakat yang ingin merayakan dan menyampaikan pendapat tentang anti tembakau, sah sah saja. Pendapat dan gerakan mereka, meski tidak patut, tetap harus dihormati.

"Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak terpengaruh oleh desakan dan gerakan masyarakat anti tembakau yang akan menyelenggarakan peringatan hari anti tembakau sedunia. Jangan karena desakan masyarakat internasional atau karena khawatir citra negara kita di dunia internasional, jadi ikut ikutan mendukungan gerakan anti tembakau," jelas Azami

Lebih lanjut ia meminta, pemerintah harus melakukan kajian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap sumbangan dan manfaat keberadaan industri hasil tembakau nasional yang selama ini telah menopang perekonomian nasional.

"Pemerintah jangan hanya melihat dari sudut pengendalian tembakau nya saja tapi juga lihat kepentingan nasional dari sektor pertanian, ketenaga kerjaan, keuangan dan industri," papar Azami.