Percepat Pemulihan Konektivitas Pascabencana Sumatera, Delapan Jembatan Permanen Mulai Dibangun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun delapan jembatan permanen pada ruas jalan terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari percepatan pemulihan konektivitas antarwilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, menunda pembangunan permanen justru akan memperpanjang persoalan di lapangan. Menurut dia, pembatasan tonase kendaraan sulit diterapkan secara ketat di wilayah yang sangat bergantung pada distribusi barang.

"Kalau tidak dipercepat, pembatasan kendaraan berat akan terus menimbulkan persoalan di lapangan, karena masyarakat juga butuh logistik," ujar Dody dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 22 Januari.

Pada Januari 2026, Kementerian PU mulai mengerjakan delapan jembatan permanen di sejumlah kabupaten Aceh, antara lain Jembatan Krueng Meureudu (Pidie); Krueng Tingkeum dan Ulee Langa (Aceh Besar); Teupin Mane (Aceh Utara); Krueng Beutong (Nagan Raya); Pelang (Aceh Tenggara); Mengkudu I (Aceh Besar); serta Pante Dona (Aceh Barat).

Selain jembatan, pemerintah juga membidik titik-titik rawan longsor yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah. Sedikitnya 30 titik longsoran akan ditangani di ruas strategis, seperti Bireuen–Bener Meriah, Takengon–Uwaq hingga Blangkejereng–Kutacane dan Nagan Raya.

Pembangunan tersebut bukan sekadar mengganti struktur darurat. Kementerian PU merancang jembatan permanen dengan standar ketahanan bencana agar tidak kembali runtuh saat cuaca ekstrem berulang.

"Satu jembatan permanen membutuhkan waktu sekitar delapan sampai sembilan bulan. Ini bukan bangunan sementara, tapi infrastruktur jangka panjang yang harus aman dan berkelanjutan," tegas dia.

Untuk beberapa lokasi padat lalu lintas seperti Jembatan Krueng Tingkeum, pemerintah menerapkan skema ganda: jembatan sementara tetap difungsikan sembari konstruksi permanen berjalan. Dengan demikian, arus kendaraan diharapkan tidak sepenuhnya tersendat.

Secara keseluruhan, Kementerian PU menargetkan penanganan 20 jembatan permanen dan 68 titik longsoran di Aceh, yang dilakukan bertahap hingga Juni 2026. Fokus awal diarahkan pada jembatan nasional agar tidak ada wilayah terisolasi.

"Arahan Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada kabupaten atau kota terputus konektivitasnya. Karena itu, seluruh jembatan nasional kami percepat penanganannya agar logistik dan mobilitas masyarakat tetap berjalan," imbuhnya.

Usai masa tanggap darurat, pemerintah memastikan pekerjaan tidak berhenti. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar akan terus dilanjutkan dengan koordinasi lintas sektor, guna memulihkan Aceh dari dampak bencana sekaligus memperkuat fondasi infrastrukturnya ke depan.