Bea Cukai Lakukan Transformasi Digital di Tengah Ancaman Pembekuan oleh Menkeu Purbaya

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) resmi memperkenalkan tampilan baru situs www.beacukai.go.id sebagai langkah lanjutan dalam transformasi digital layanan kepabeanan dan cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa pembaruan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan setelah DJBC mendapat kritik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, teguran tersebut menjadi dorongan sekaligus motivasi agar Bea Cukai dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

"Ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi kita mengubah wajah yang baru dan karena itu peringatan dari Pak Purbaya itu merupakan tantangan dan cambuk buat kami untuk menjadi lebih baik. Sesuai dengan tagline kita, Bea Cukai makin baik," ujarnya kepada awak media, Rabu, 10 Desember.

Dia menambahkan, seluruh fitur pada website baru ini didesain ulang secara menyeluruh agar lebih mobile-friendly dan sesuai dengan perilaku pengguna yang kini dominan mengakses informasi melalui perangkat seluler.

Menurutnya integrasi berbagai layanan kepabeanan dan cukai dalam satu portal memudahkan publik dalam menavigasi kebutuhan mereka, mulai dari informasi regulasi, prosedur pelayanan, fasilitas kepabeanan, hingga kanal komunikasi dan pengaduan masyarakat.

"Akses layanan kepabeanan dan cukai kini lebih praktis, cepat, dan mobile-friendly. Semua layanan resmi Bea Cukai dalam satu portal digital," imbuhnya.

Selain perbaikan tampilan antarmuka, ia menambahkan struktur konten pada website juga diperkuat dengan penerapan search engine optimization (SEO), sehingga informasi Bea Cukai lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari.

Menurutnya, desain navigasi yang intuitif, pemuatan halaman yang lebih cepat, serta sistem informasi yang terorganisasi menjadikan website ini semakin efisien dan adaptif.

"Melalui penguatan komunikasi publik dan layanan digital di website ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang transparan, adaptif, dan solutif bagi seluruh pengguna jasa," kata Nirwala.

Nirwala menyampaikan bahwa pembaruan situs ini merupakan simbol komitmen Bea Cukai dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Website Bea Cukai kini hadir dengan tampilan dan pengalaman baru yang lebih cepat, ringan, dan responsif. Kami ingin memastikan informasi dan layanan kepabeanan serta cukai dapat diakses publik dengan lebih mudah dan terpercaya,” jelasnya.

Nirwala menegaskan bahwa tampilan baru ini lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dan mencontohkan bahwa pengecekan bea masuk untuk ponsel yang dibeli dari luar negeri kini sudah dapat dilakukan langsung melalui website.

"Kemudian juga orientasi kepada pengguna jasa, bahkan yang semacam tadi bisa ditanyakan apapun. Misalnya tadi yang lagi trend sekarang, oh ya kalau saya dari luar negeri bawa handphone baru, itu kira-kira saya bayar bea masuk untuk berapa sih? Jadi prinsipnya kita balik untuk lebih dominan untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berisiko dibekukan akibat kinerja yang dinilai kurang memuaskan, baik oleh pimpinan negara maupun oleh masyarakat.

Situasi ini muncul setelah berbagai persoalan mencuat ke publik, antara lain tidak adanya pengawasan di bandara kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta kasus masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh.

"Kita akan bereskan. Jadi Bea Cukai, saya sudah panggil mereka kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki," ujarnya kepada awak media, Kamis, 27 November.

Purbaya mengutarakan bahwa telah meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu tahun untuk melakukan pembenahan.

"Saya bilang ke mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah juga membuka opsi untuk menyerahkan fungsi kepabeanan dan cukai kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), sebagaimana pernah dilakukan pada era Orde Baru.

Sebagai informasi saat itu, Presiden Soeharto pernah membekukan Ditjen Bea Cukai pada 1985 akibat maraknya pungli dan penyelundupan, dan kondisi tersebut berlangsung hingga 1995.

"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa para pegawai Bea Cukai sudah memahami risiko tersebut, sehingga kini lebih bersemangat untuk melakukan perbaikan, salah satu langkahnya adalah peningkatan digitalisasi di seluruh kantor Bea Cukai untuk mencegah penyimpangan.

"Sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional," tuturnya.