Pemerintah Perpanjang Penyaluran Jagung SPHP sampai Januari 2026

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Januari 2026. Program ini menyasar usaha kecil.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program tersebut seharusnya berakhir pada 15 November 2025. Namun pemerintah memutuskan untuk memperpanjang atas usulan para peternak.

“Kita perpanjang sampai akhir Januari karena barangnya masih ada di Bulog untuk mensuplai pengusaha-pengusaha ternak atau pakan ternak yang UMKM, di Blitar, ada di Jawa Tengah itu nanti akan diberikan jagung atau SPHP dengan harga subsidi,” katanya dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 2 Desember.

Zulhas sapaan akrabnya menegaskan bahwa program tersebut harus diprioritaskan untuk usaha kecil. Mengingat, saat ini harga jagung saat ini sedang naik.

“Melihat kondisi dan perkembangan harga jagung yang tinggi dan cenderung naik, jadi ini kita perpanjang sampai Januari ya. Tapi ini dengan catatan Pak Mentan, kita SPHP ini untuk pengusaha lokal ya, jangan yang besar gitu,” tuturnya.

Selain itu, Zulhas juga mengatakan akan mengakomodir usulan Komisi VI DPR terkait pasokan jagung khusus kepada peternak babi di Bali sebanyak 50 ton.

“Peternak babi di Bali juga saya kira perlu ya jagung, peternak babi sedikit cuma minta 50 ton,” ujar Zulhas.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah.

Melalui beleid itu, target pengadaan jagung pipilan kering berasal dari dalam negeri untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 1 juta ton dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram (kg), dan ditetapkan kadar airnya di angka 18 hingga 20 persen.