JAKARTA - Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) berkomitmen menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara dalam menjaga adat sekaligus mendukung pembangunan nasional. Hal ini tertuang pada Deklarasi MAKN 2025 saat kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP), Pengukuhan Dewan Penasehat & Kehormatan, serta Musyawarah Madya (Musdya) IV MAKN 2025 di Ndayu Park, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 26-28 September 2025.
"Deklarasi ini merupakan tonggak penting untuk memperkuat peran kerajaan Nusantara dalam pembangunan bangsa. MAKN hadir bukan hanya menjaga adat, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi, budaya, hingga diplomasi internasional," ujar Ketua Umum MAKN, Kanjeng Panjeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi SH, MM dari Karaton Surakarta Hadiningrat pada Minggu, 28 September.
KPH Eddy menyampaikan terdapat 11 poin utama dalam deklarasi antara lain, pembentukan Dewan Kerajaan Nusantara di bawah Presiden RI untuk mengoptimalkan aset kerajaan; audiensi strategis dengan Presiden dan lembaga tinggi negara terkait legalisasi aset, adat, dan budaya; pendirian Koperasi Nusantara Berdaulat sebagai wadah ekonomi berbasis kearifan lokal; revitalisasi keraton/kerajaan sebagai pusat budaya, wisata, dan simbol persatuan; digitalisasi arsip, naskah, dan warisan adat melalui Pusat Data Digital Nusantara; hingga kontribusi pada pembangunan berkelanjutan (SDGs). KPH Eddy menyebut lahirnya Deklarasi MAKN 2025 di Sragen menandai komitmen kuat kerajaan Nusantara untuk ikut serta membangun Indonesia.
"Tidak hanya berfokus pada pelestarian tradisi, MAKN juga menegaskan kontribusinya terhadap ekonomi kerakyatan, diplomasi budaya, hingga agenda pembangunan berkelanjutan," kata KPH Eddy.
Sekjen YM. Dra. Hj. MGAD. RA. Yani W Kuswodidjoyo kerajaan Sumenep mengatakan MAKN menekankan pentingnya revitalisasi keraton dan infrastruktur kerajaan agar tetap menjadi pusat adat, budaya, dan pariwisata, sekaligus simbol pemersatu bangsa. Yani menyampaikan MAKN juga menempatkan diplomasi budaya Nusantara sebagai aset strategis Indonesia di dunia, dengan mendorong festival, pameran, hingga pertukaran budaya lintas bangsa.
"Langkah lain yang dianggap penting adalah digitalisasi warisan adat, membangun pusat data digital Nusantara sebagai upaya melestarikan ilmu, arsip, naskah, dan silsilah untuk generasi mendatang," ujar Yani.
Sejalan dengan itu, terbentuk gagasan Akademi Kepemimpinan Adat Nusantara untuk melahirkan generasi muda visioner yang berakar pada nilai adat dan wawasan kebangsaan. Yani mengatakan MAKN juga menekankan perlunya kemitraan strategis berbasis pentahelix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas.
"Sinergi ini diyakini akan memperkuat peran adat dan kerajaan dalam mendukung pembangunan nasional," kata Yani.
Bendahara Umum MAKN YM.H. Andi Rukman Nurdin Karumpa dari Kerajaan Enrekang mengatakan deklarasi ini menyoroti pentingnya kehadiran lembaga khusus di bawah Presiden Prabowo yang dapat menjadi wadah koordinasi, pengelolaan, dan optimalisasi aset kerajaan bagi kepentingan bangsa. Dari sisi ekonomi, Andi, lahir gagasan Koperasi Nusantara Berdaulat yang diharapkan menjadi motor kesejahteraan anggota secara berkeadilan dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan kearifan lokal.
SEE ALSO:
"Tidak kalah penting, deklarasi ini juga menegaskan dukungan penuh terhadap penataan tanah ulayat/adat sebagai bagian dari kepastian hukum dan pembangunan nasional," ujar Andi.
Andi menyampaikan adat, budaya,,dan kearifan lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan sumber energi untuk melangkah lebih jauh. Andi menyebut amanah yang hadir di sini bukan beban yang dipikul, melainkan kehormatan untuk menguatkan persatuan dan menyalakan warisan Nusantara.
"Semoga dari bumi Sukowati, pengabdian ini menjadi cahaya yang menerangi jalan panjang Nusantara menuju martabat, kemajuan dan kejayaan yang kita cita-citakan bersama," kata Andi.
