Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi: Bantuan Minyakita, PPN DTP, hingga Program Magang

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan perluasan program stimulus ekonomi bertajuk 8+4+5, yang sebelumnya telah diperkenalkan di Istana Negara pada 15 September 2025.

Setelah menggelar rapat koordinasi terbatas bersama 12 menteri dan pimpinan lembaga, Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah tambahan insentif akan mulai diterapkan pada Oktober 2025. 

Salah satu tambahan tersebut adalah perluasan bantuan sosial berupa minyak goreng Minyakita.

"Jadi untuk bantuan pangan ditambah selain 10 kg beras untuk dua bulan, ditambah 2 liter Minyakita," kata Airlangga saat konferensi pers, Senin, 22 September. 

Selain itu, tambahan stimulus kedua mencakup kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat dan moda transportasi lain selama periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026, dengan besaran insentif mencapai 50 persen. 

Insentif PPN DTP juga akan diberikan untuk sektor properti hingga tahun 2026, khusus untuk rumah baru dengan harga maksimal Rp5 miliar. 

"Maka Rp2 miliarnya ditanggung pemerintah dan sisanya ditanggung oleh pembeli," tuturnya.

Airlangga menyebutkan bahwa program-program lainnya masih merujuk pada pengumuman sebelumnya di Istana Negara. Salah satunya adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi yang telah lulus maksimal satu tahun. 

Dia menyampaikan bahwa peserta akan menerima uang saku setara UMP selama enam bulan, dengan target 20.000 penerima manfaat.

"Untuk ini perusahaan tidak bayar, yang setara UMP dibayar pemerintah," tuturnya. 

Selain itu, ia juga menyampaikan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi pekerja sektor informal (PBPU) seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik akan tetap diberlakukan dan sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Itu sepenuhnya dari BPJS dan justru regulasinya dipermudah untuk manfaat layanan tambahannya," ucapnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp16,23 triliun untuk paket stimulus ekonomi 8+4+5, yang terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Sebagai informasi delapan program pemulihan ekonomi terdiri dari

1. Program magang bagi lulusan perguruan tinggi (maksimal lulus 1 tahun), dengan uang saku sekitar Rp3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran tahun 2025 dan 2026 masing-masing Rp198 miliar untuk 20.000 peserta
2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP ditambah untuk sektor pariwisata sebesar 100 persen selama 3 bulan di sisa tahun 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran 2025 sebesar Rp120 miliar, dan 2026 mencapai Rp480 miliar, dengan sasaran 552.000 pekerja.
3. Bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan yang akan dilaksanakan selama 2 bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggaran mencapai Rp7 triliun, termasuk biaya distribusi dengan estimasi harga beras Rp18.500 per kg
4. Diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen selama 6 bulan untuk 731.361 pekerja sektor informal di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik dengan anggaran Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan
5. Program manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk perumahan, termasuk relaksasi suku bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3 persen, kredit developer maksimum BI Rate +4 persen, dan relaksasi SLIK OJKt dan akses pembiayaan dengan target 1.050 unit, serta Pemerintah menyiapkan anggaran Rp150 miliar
6. Program padat karya tunai melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, yang akan berlangsung dari September hingga Desember 2025. Anggaran Rp3,5 triliun (PU) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub), yang melibatkan 609.465 pekerja
7. Percepatan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp175 miliar (2025) dan Rp1,05 triliun (2026)
8. Program perkotaan untuk perbaikan kawasan permukiman serta dukungan platform ekonomi gigs dan UMKM, dengan dana Rp2,7 triliun dari Pemda DKI sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif, dan akan diperluas ke Jawa Barat, Jateng, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam

Empat Program Lanjutan hingga 2026

1. Perpanjangan tarif PPh Final 0,5 persen serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen untuk pelaku UMKM dengan anggaran Rp2 triliun, menyasar 542.000 wajib pajak.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata, anggaran Rp480 miliar.
3. PPh 21 DTP untuk industri padat karya, dengan target 1,7 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta, dengan estimasi anggaran sebesar Rp800 miliar.
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk seluruh pekerja bukan penerima upah, termasuk petani, nelayan, pedagang, dan buruh dengan target total sasaran 9,96 juta orang, dengan anggaran Rp753 miliar.

Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Program replanting perkebunan rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi tambak Pantura
5. Modernisasi kapal nelayan