Tok! DPR RI Setujui Anggaran KKP Rp13 Triliun Tahun Depan

JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2026 sebesar Rp13 triliun.

Persetujuan tersebut dibacakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto saat Rapat Kerja (Raker) bersama KKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 September.

"Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan RUU APBN TA 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp13 triliun," ujar Titiek.

Titiek menyampaikan, pagu anggaran itu akan digunakan untuk program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp8,6 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp384,6 miliar serta program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp44,5 miliar.

Lalu, ada untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp266,6 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp3,6 triliun. 

"Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA KKP TA 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan," pungkasnya.

Sebelumnya, KKP mendapatkan pagu anggaran indikatif sebesar Rp3,61 triliun untuk 2026.

Namun, setelah melakukan rapat dengan Komisi IV DPR RI, KKP pun mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp13 triliun.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota komisi IV DPR RI atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan, sehingga akhirnya pada tahun anggaran (TA) 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran dari sebesar Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi sebesar Rp13 triliun (dalam) pagu anggaran. Sudah empat tahun ibu, baru kali ini," ucap Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September.

Trenggono menjelaskan, pagu anggaran KKP berasal dari rupiah murni sebesar Rp12,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri Rp278 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp74 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp217 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp87 miliar.

Dari total tersebut, anggaran sebanyak Rp12,72 triliun digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian, untuk revitalisasi laboratorium jaminan mutu; tambahan anggaran pendidikan; peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; bantuan pemerintah; serta penguatan tugas pokok dan produksi untuk pelayanan publik.

Adapun program prioritas yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo, yakni, pembangunan kampung nelayan merah putih (KNMP); pembangunan pergaraman nasional; revitalisasi tambak udang rakyat; pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi; serta modeling budi daya rumput laut, lobster dan bawal bintang.