KKP Tetapkan 65 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tahap Pertama, Target Rampung Desember 2025

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menetapkan 65 lokasi tahap pertama untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari total target 100 lokasi pada tahun ini.

Penetapan lokasi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 3 September 2025.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya sekaligus Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda mengatakan, pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3,5 bulan. Sehingga, seluruh sarana dan prasarana (sarpras) produksi rampung pada Desember 2025.

"Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap pertama dari 100 lokasi yang insyaallah kami akan bangun dalam kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, (sebanyak) 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya," ujar Trian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 15 September.

Selain 65 lokasi tahap awal, pemerintah juga menyiapkan pembangunan tahap kedua untuk 35 lokasi tambahan. Proses penganggarannya sedang diajukan melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dengan rencana pelaksanaan mulai akhir Oktober 2025.

Dengan demikian, total 100 lokasi KNMP ditargetkan terealisasi hingga Maret 2026. 

Program itu dikebut sebagai strategi KKP untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan.

KKP juga telah menyiapkan rencana pembangunan lebih besar pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 250 KNMP. 

Anggaran indikatif untuk proyek tersebut sudah tercatat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026.

"Untuk 2026, kami akan melakukan pembangunan 250 kampung nelayan dan anggarannya Insyallah sudah ada di APBN Dipa indikatif itu sebesar 250 kampung nelayan merah putih," ucapnya.

Menurut Trian, survei lokasi pembangunan tahun 2026 akan segera dilakukan dengan melibatkan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk memastikan kesiapan daerah.

Dengan perencanaan lebih awal, diharapkan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain menyiapkan lokasi dan anggaran, KKP juga mendorong komitmen pemerintah daerah.

Trian bilang, pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota terkait agar segera menandatangani pakta integritas.

Hal itu menjadi dasar komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan kampung nelayan secara transparan dan akuntabel.

"Kami sudah berkirim surat kepada seluruh bupati/wali kota terkait agar pakta integritas ini segera ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan ini secara lancar, transparan, integritas dan akuntabilitas, yang menjadi concern kami bersama," pungkasnya.