JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merotasi enam pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Perombakan itu dilakukan mencakup posisi inspektur jenderal (Irjen), sekretaris jenderal (Sekjen) dan direktur jenderal (Dirjen).
"Hari ini, siang ini, atas arahan dan restu Bapak Presiden (Prabowo Subianto), Kementerian Pekerjaan Umum sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat kami konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap 6 pejabat eselon I," ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 4 Juli.
Dalam perombakan itu, posisi Irjen kini diemban oleh Maulidya Indah Junica. Sementara itu, Wida Nurfaida menempati posisi sebagai Sekjen dan Dwi Purwantoro sebagai Dirjen Sumber Daya Air (SDA).
Adapun Bisma Staniarto dilantik sebagai Dirjen Prasarana Strategis. Untuk posisi Dirjen Bina Konstruksi kini diisi oleh Boby Ali Azhari. Kemudian jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kini diemban Apri Artoto.
"Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu mampu mendukung secara penuh Astacita Presiden Prabowo dan Gibran," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, kata Dody, pihaknya juga berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem untuk menurunkan tingkat kebocoran anggaran. Targetnya adalah menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke bawah angka 6.
"Kementerian PU akan terus menerus melakukan pembenahan secara kelembagaan maupun sistem sebagai bagian dari upaya meningkatkan, sebagai bagian dari upaya untuk mampu menurunkan kebocoran anggaran," tuturnya.
Menurut Dody, Kementerian PU juga akan mengefisienkan belanja infrastruktur. Belanja dinilai tidak perlu akan dieliminasi, sementara pekerjaan yang bisa dilakukan swasta akan diserahkan ke pihak swasta. Dody menegaskan, tujuan akhirnya adalah tercapainya ICOR di bawah 6.
Lebih lanjut, Dody menyampaikan, arahan dari Presiden Prabowo agar kebocoran dan pemborosan dihentikan secara nyata, bukan ditutup-tutupi atau dialihkan ke kebijakan lain tidak efektif.
"Arahan Pak Presiden Prabowo sudah clear bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif tapi harus benar-benar dihentikan segera," ujarnya.
