JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah isu keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat.
Sebagai informasi, sebelumnya beredar foto-foto yang memperlihatkan kapal-kapal pengangkut nikel dari Raja Ampat yang menggunakan nama Joko Widodo dan Iriana, istrinya.
Bahlil menyebut, sejatinya izin-izin pertambangan di Kabupaten Raja Ampat sudah terbit jauh sebelum masa pemerintahan Joko Widodo.
"Itu ga ada itu, gimana itu? Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil kepada awak media di Jakarta, Selasa, 10 Juni.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Tidak Cabut KK PT Gag Nikel di Raja Ampat
10 Juni 2025, 13:45
Menurutnya, 4 IUP yang dicabut tersebut semuanya dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006 sebelum Jokowi Menjadi Presiden dan izin tambangnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
"Sementara kalau PT Gag sejak tahun 72, Kontrak Karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya, di zaman orde baru. Jadi engga ada sama sekali," tegas Bahlil.
Asal tahu saja, sebelumnya beredar foto yang memperlihatkan daftar kapal yang mengangkut nikel dari Pulau Gag dan Pulau Weda. Adapun kapal-kapal tersebut diberi nama Dewi Iriana 6 dan JKW Mahakam 6.
