Pertamina Izinkan Sub-Pangkalan yang Belum Terdaftar untuk Jual Elpiji Selama Ramadan dan Idulfitri

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga akan mengizinkan warung-warung yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan untuk menjual elpiji tabung 3 kg selama masa Ramadan dan Idulfitri.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, saat ini terdapat 273 pangkalan elpiji yang akan disiagakan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu terdapat 370.000 sub-pangkalan yang juga akan disiagakan secara penuh demi kelancaran pasokan elpiji ke masyarakat

"Namun demikian untuk sub-pangkalan-sub-pangkalan yang memang sudah mulai beroperasi tapi belum terdaftar itu akan tetap kami support," ujar Riva dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis, 20 Februari.

Riva menambahkan, saat ini terdapat kurang lebih 2 juta pendaftar yang masih berada di tahap pendaftaran. Ia memastikan Pertamina tidak akan mengurangi aktivitas operasional warung-warung yg belum terdaftar.

Riva memproyeksikan kebutuhan elpiji di periode Ramadhan dan Idulfitri akan mengalami peningkatan sebesar 6,7 persen dari konsumsi normal.

"Kami memastikan bahwa khususnya di masa pelayanan Ramadhan dan Idulfitri pelayanan untuk elpiji 3 kg akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah," tandas Riva.

Asal tahu saja, per 4 Februari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pengecer elpiji tabung 3 kg kini boleh kembali menjual gas melon dengan status baru sebagai sub-penyalur.

Dikatakan Bahlil, nantinya sub-penyalur ini akan dibekali dengan fasilitas IT seperti aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP) yang akan digunakan untuk mencatat pengguna elpiji 3 kg. Aplikasi ini, kata Bahlil, akan mencatat data pembeli, jumlah tabung gas yang dibeli beserta harga sehingga penyaluran subsidi dapat betul-betul dikontrol.

"Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM," ujar Bahlil saat melakukan sidak di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 4 Februari.