Anggaran Kena Pangkas, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Karyawan hingga OB

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan jumlah staf atau sumber daya manusia (SDM) meski anggaran kementerianya kena pangkas.

Selain itu, Erick mengungkapkan, kementeriannya juga belum mengurangi jumlah petugas keamanan (security) dan petugas operasional kebersihan atau Office Boy.

“Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini, lalu Office Boy, Satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis, 13 Februari.

Erick juga mengatakan pihaknya masih mempertahankan sejumlah fasilitas penunjang untuk pegawai. Seperti klinik kesehatan dan tempat penitipan anak yang menyediakan pengasuh atau daycare.

“Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik, daycare, dan lain-lainnya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, anggaran awal yang didapat Kementerian BUMN adalah sebesar Rp277,5 miliar. Lalu, karena efisiensi maka anggaran yang didapat menjadi Rp161,9 miliar. Artinya, ada pemangkasan sebesar Rp115,6 miliar.

Adapun pemangkasan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Terkait dengan efisiensi anggaran, Erick bilang pihaknya telah mengusulkan pagu anggaran Kementerian BUMN di 2025 sebesar Rp215 miliar. Artinya, dari pagu anggaran awal Rp277,5 miliar yang bisa dipotong sebesar Rp62,5 miliar.

“Alhamdulillah kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan, memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp215 miliar,” katanya.

Erick menjelaskan anggaran Rp215 miliar itu sudah termasuk efisisensi yang dijalankan kemeteriannya. Seperti, mengurangi anggaran untuk kendaraan dinas hingga 66 persen.

Lebih lanjut, Erick bilang, awalnya kendaraan dinas yang dipakai pejabat Kementerian BUMN ini semuanya berbasis listrik, kini menjadi hybrid.

“Kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid, tujuannya tadi listrik sekarang hybrid. Harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis, 13 Februari.

Kemudian, sambung Erick, pihaknya juga sudah memotong anggaran perjalanan dinas hingga 54 persen. Lalu, penurunan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen. Serta, pengurangan fasilitas IT sampai 41 persen.

“Lalu untuk pengurangan ATK itu sampai 90 persen, dan 70 persen pengurangan fasilitas pimpinan,” katanya.

Selain itu, Erick bilang juga mengaku melakukan penghematan anggaran untuk kegiatan rapat sebesar 43 persen.

“Serta meniadakan juga hal-hal yang seremonial, kita sudah pangkas. Lalu 39 persen efisiensi pemakaian gedung,” kata Erick.