JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir mengaku telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar kementeriannya mendapat pagu anggaran sebesar Rp215 miliar.
Erick mengungkapkan anggaran awal yang kementeriannya adalah sebesar Rp277,5 miliar. Lalu, karena efisiensi maka anggaran yang didapat Kementerian BUMN menjadi Rp161,9 miliar. Artinya, ada pemangkasan sebesar Rp115,6 miliar.
Namun, Erick bilang batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN di angka Rp215 miliar. Karena itu, Erick meminta agar pagu anggaran kementeriannya di angka tersebut.
“Alhamdulillah kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan, memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada. Karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp215 miliar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis, 13 Februari.
Erick menjelaskan anggaran Rp215 miliar itu sudah termasuk efisisensi yang dijalankan kemeteriannya. Seperti, mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas sebesar 54 persen. Lalu, mengurangi 50 persen biaya pengawasan BUMN. Kemudian, pengurangan fasilitas IT sampai 41 persen.
“Lalu untuk pengurangan ATK itu sampai 90 persen, 70 persen pengurangan fasilitas pimpinan,” ujar Erick.
BACA JUGA:
Bahkan, kata Erick, pihaknya juga mengurangi anggaran untuk kendaraan dinas hingga 66 persen. Kata dia, yang awalnya kendaraan dinas pejabat Kementerian BUMN memakai kendaran full listrik, kini menjadi hybrid.
“Kemarin kami semua menyewa, kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” ucapnya.
Selain itu, Erick bilang juga mengaku melakukan penghematan anggaran untuk kegiatan rapat sebesar 43 persen.
“Serta meniadakan juga hal-hal yang seremonial, kita sudah pangkas. Lalu 39 persen efisiensi pemakaian gedung,” kata Erick.