JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sebanyak 30 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tidak tepat sasaran.
Dia bilang, kebocoran subsidi ini nilainya mencapai Rp100 triliun.
“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20 hingga 30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun,” katanya dalam konferensi pers Program Quick Win yang digelar, di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu, 3 November.
Bahlil mengatakan, kebocoran subsidi ini dapatkan berdasarkan laporan dari perusahaan pelat merah yang mendapat penugasan yakni Pertamina maupun PLN. Termasuk juga BPH Migas.
“Kita tahu subsidi kita sekarang kan Rp435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari Rp435 triliun itu untuk LPG Rp83 triliun. Nah kami mentengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Akibat kebocoran subsidi tersebut, sambung Bahlil, masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan malah justru tak menikmati sepenuhnya.
“Subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” ucapnya.
BACA JUGA:
Bahlil mengatakan, akan segera menggelar rapat untuk membahas mengenai subsisi tepat sasaran.
Dia tak menampik bahwa salah satu formulasi yang dibahas itu memang mengenai penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Namun, lanjut Bahlil, opsi lainnya yaitu dicampur seperti penyaluran subsidi BBM secara BLT atau seperti biasa yang selama ini sudah berjalan.
“Jadi kita lagi tunggu aja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” tuturnya.