Bagikan:

JAKARTA - PT PLN (Persero) memastikan kesiapan pasokan listrik dalam mendukung gelaran Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 yang akan digelar di Nusa Dua, Bali pada 1-3 September 2024.

Forum tersebut merupakan ajang untuk memperkuat kerja sama, utamanya ekonomi antara Indonesia dan Afrika.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangannya di Jakarta, Selasa 27 Agustus mengatakan PLN telah berpengalaman mendukung pasokan listrik handal dalam berbagai gelaran nasional maupun internasional di Indonesia.

"Event ini akan dihadiri delegasi dari berbagai negara Afrika dan akan menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, PLN akan mendukung kesuksesan penyelenggaraan seluruh event dapat berjalan lancar," ujar Darmawan, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, PLN telah sukses dalam mendukung berbagai kegiatan bertaraf nasional maupun internasional baik di Jakarta, Labuan Bajo hingga Bali dan kota-kota lainnya.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, PLN turut menyiagakan personel terbaik dalam memastikan pasokan listrik.

Sementara, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali I Gede Agung Sindu Putra mengatakan upaya persiapan dan mitigasi terus dilakukan oleh PLN.

"PLN menyiapkan empat lapis pengamanan jaringan listrik untuk mendukung penyelenggaraan IAF 2024, namun hal ini harus didukung juga dengan partisipasi dari masyarakat untuk bersama menjaga jaringan listrik PLN dari potensi gangguan seperti layang-layang," kata Sindu.

Empat lapis pengamanan pada sistem PLN tersebut, yaitu lapis pertama dari pasokan utama dari jaringan PLN, lapis kedua dari uninterruptible power supply (UPS) milik PLN, lapis ketiga penyediaan genset, dan yang terakhir genset dari pelanggan.

PLN juga memastikan energi primer untuk pembangkit dalam kondisi cukup dan aman.

"Untuk itu, kami berharap selama masa pertemuan internasional ini, yakni 1-3 September 2024, masyarakat bisa rehat sejenak dari bermain layang-layang," ujarnya.

Demi memastikan kelancaran pasokan listrik, PLN juga menjalin sinergi erat dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Polda Bali hingga TNI, dinas perhubungan, polisi pamong praja, dan seluruh desa adat.