JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah strategi dari sisi hulu dalam mengelola perikanan tuna untuk mendongkrak komoditas itu di pasar global.
Strategi tersebut disiapkan untuk menjaga keberlanjutan salah satu komoditas unggulan Indonesia sehingga keberlanjutan usaha penangkapan ikan ini dapat terus berjalan.
"Jadi bagaimana kami menjamin tetap tersedia sumber daya tuna agar meningkatkan kesejahteraan dan memberi kontribusi bagi negara lewat fokus pada keberlanjutan," ujar Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Ridwan Mulyana dalam Konferensi Pers: Memicu Hulu Hilir Bisnis Perikanan Tuna Indonesia di Jakarta, Kamis, 20 Juni.
Salah satu strategi yang telah dilakukan yaitu penangkapan ikan terukur (PIT), program untuk menyiapkan tata kelola perikanan tangkap yang baik dan bijak.
"Artinya kami selaraskan aspek ekonomi dan ekologi supaya penangkapan tuna ini tidak mengancam sumber daya lingkungan baik itu perairan, habitat ikan dan habitat di laut selain daripada perikanan. Ada terumbu karang mangrove dan sebagainya," katanya.
Upaya lain yakni penyusunan dokumen rencana pengelolaan perikanan (RPP) yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Dokumen RPP bertujuan untuk mengelola tuna yang berfokus pada ukuran ikan hingga proses penangkapan.
BACA JUGA:
Perbaikan data juga dinilai menjadi hal penting dalam tata kelola tuna yang berkelanjutan. Sebab, diperlukan perbaikan data dengan menggandeng kementerian/lembaga lain, seperti BRIN hingga perguruan tinggi.
KKP juga memperkuat diplomasi dengan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia, pasalnya tuna merupakan ikan yang berada di laut lepas. Sehingga, diharapkan Indonesia dapat mengakses penangkapan ikan tuna secara maksimal.
"Jadi, kami harus aktif meningkatkan diplomasi, kerja sama dan sebagainya supaya mendapatkan hak lebih banyak untuk mendapatkan akses pemanfaatan perikanan tuna ini," imbuhnya.
