Airlangga Ungkap Kondisi Ekonomi RI Stabil Usai Pemilu 2024, Inflasi Terkendali di Kisaran 2,5 Persen

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas keberlanjutan program dan kebijakan ekonomi Indonesia dalam pemerintahan baru usai pemilu di perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris dalam Asia House.

Komunitas bisnis Inggris dalam Asia House yang banyak didominasi sektor keuangan dan perbankan secara regular mengundang menteri dan petinggi pengambil kebijakan Indonesia untuk menjaring informasi dinamika politik dan ekonomi yang menjadi kompas investasi mereka di Indonesia.

Airlangga menyampaikan, situasi terkini Indonesia yang telah menggelar pemilu diikuti lebih dari 200 juta pemilih hanya dalam satu hari dan kurun waktu tiga jam hasil pemilu sudah diketahui lewat hitung cepat alias quick account dengan hasil akurat dari perhitungan manual.

Selain itu, Airlangga menyampaikan Indonesia sukses menggelar Pemilu 2024 yang di mana wilayah Indonesia lebih besar dibandingkan wilayah Eropa bagian Barat dan tambahan 5 juta penduduk pertahun sebagai modalitas besar Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan perkembangan ekonomi terkini Indonesia, perkembangan politik domestik, dan keberlanjutan kebijakan usai Pemilu 2024 di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu.

Airlangga menyampaikan wawasan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen selama delapan kuartal terakhir berturut-turut.

"Perekonomian Indonesia akan tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2024 dan seterusnya dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi," tuturnya dalam keterangannya, Selasa, 30 April.

Airlangga menyampaikan, hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat.

Misalnya, Moody’s menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024, sedangkan Fitch dan JCR memberikan rating BBB, stabil pada Maret 2024.

Selain itu, Airlangga menyampaikan, ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga, ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi yaitu sebesar 136 miliar dolar AS.

Serta neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir (pada Februari 2024 sebesar 870 juta dolar AS).

Selanjutnya, pada diskusi juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya.

Airlangga menyampaikan proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

"Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia," tuturnya.

Selain itu, Airlangga menyampaikan keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.

“Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR),” tegas Airlangga.

Airlangga menyampaikan penerapan EUDR jelas akan merugikan dan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit.

Menurut Airlangga, langkah Pemerintah Indonesia tersebut telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya Amerika Serikat (AS).

"Sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan penundaan EUDR, yang disampaikan pada Rapat Dewan Konfigurasi Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH)," ucapnya.

Terkait dengan hasil pemilu tahun 2024, Airlangga menjelaskan tentang kesinambungan kebijakan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia akan fokus pada perbaikan kebijakan-kebijakan spesifik seperti penguatan peran manufaktur melalui penguatan ekosistem EV, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, hilirisasi komoditi, dan produk lainnya," jelasnya.