Bagikan:

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) memantau proses peleburan nikelore menjadi ferronikel yang dikelola milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Dalam pantauan tersebut, JK cukup bangga karena Smelter milik perusahaan Kalla Group sudah mulai berproduksi setelah menjalani proses pembangunan dalam lima tahun terakhir.

“Ini dibangun lima tahun terakhir dan hasilnya kita lihat sudah mulai berproduksi,” kata JK dalam keterangannya kepada media, Selasa 23 April.

Pada kesempatan yang sama JK juga mengungkapkan jika smelter ini menggunakan tenaga kerja dalam negeri.

Bahkan, 80 persen itu berasal dari putra daerah Luwu dan sekitarnya. Sedangkan 20 persen berasal dari beberapa daerah termasuk Jawa.

JK Menjelaskan, hasil produksi dari PT BMS cukup baik dan bersih. Pasalnya, Smelter tersebut menggunakan energy hydro power.

Smelter yang terletak di Kecamatan Bua tersebut satu dari dua Smelter di Sulawesi Selatan yang menggunakan hydro power.

“Dengan sumber energi dari air tersebut membuat hasil produksinya itu bisa diterima di negara Eropa dan Amerika,” tegasnya

Rencananya, lanjut JK, PT BMS akan menggelar soft lounching pada Agustus 2024 mendatang. Saat ini, PT BMS telah mempekerjakan 1500 orang tenaga kerja.

Lebih jauh, JK juga mengungkapkan, jika PT BMS saat ini telah membangun Smleter ke dua. Nantinya, JK juga memastikan jika PT BMS akan kembali membangun smelter ketiga dan keempat dalam dua tahun ke depan.

"Dengan pengembangan tersebut akan membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia," lanjut dia.

JK menyebutkan target produksi pabrik 1 sebesar 33.000 hingga 36.000 ton per tahun. Dan saat ini, pembangunan pabrik 2 untuk nikel sulfat bahan baku pembuatan baterai mobil listrik progresnya sudah 40 persen, diperkirakan mulai operasi secara normal pada akhir tahun 2024.

Sementara itu, setiap Smelter yang dibangun membutuhkan paling tidak 1000 tenaga kerja. JK memastikan bahwa seluruh Smelter miliknya lebih mengutamakan pekerja dalam negeri.

"Kemungkinan hanya akan menggunakan tenaga kerja dari China di bagian konsultan," pungkas JK.