JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meresmikan kampung nelayan modern di Biak Numfor, Papua, pada akhir November 2023 lalu. Pendampingan, pengawasan hingga manajemen koperasi terus dilakukan guna memastikan kelanjutan kampung nelayan modern tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Trian Yunanda mengatakan, kampung nelayan saat ini identik dengan kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan akses, kumuh dan sebagainya.
Untuk mewujudkan kawasan/lingkungan kampung nelayan yang tertata, bersih, sehat, dan dapat meningkatkan produktivitas kehidupan nelayan, dan keluarganya, perlu dilakukan penataan, penyediaan, dan/atau perbaikan sarana, dan prasarana publik di kampung nelayan.
Sehingga, menjadi kampung nelayan maju seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 34 Tahun 2022.
Seiring perkembangan, Trian menyebut, kampung nelayan maju bertransformasi menjadi kampung nelayan modern agar mudah beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang cepat saat ini.
Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik dan berkembang dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering.
"Pemerintah hadir melalui kampung nelayan modern dengan berbagai intervensi, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan," kata Trian dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Desember.
Trian menyebut, guna memastikan operasional kampung nelayan modern terus berkelanjutan dan sesuai dengan apa yang diharapkan, pihaknya melakukan berbagai rekayasa sosial, di antaranya capacity building, koperasi, kewirausahaan dan sertifikasi, serta standarisasi dan perizinan.
"Evaluasi pengukuran dampak akan terus dilakukan agar masuk ke rantai pasok nasional dan global," ujarnya.
Adapun intervensi yang dilakukan pemerintah dalam kampung nelayan modern di Biak, yaitu mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,11 miliar yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pokok produksi perikanan berupa dermaga & tambatan perahu, jalan akses dan jalan kawasan.
Lalu, instalasi air bersih, IPAL dan MCK, penerangan, gardu pandang, shelter pendaratan, turap beton dan pedestrian.
Kemudian, pembangunan fasilitas pengusahaan perikanan berupa kantor koperasi pengelola, pabrik es portabel kapasitas 3 ton, gudang beku portabel kapasitas 10 ton, sarana perbaikan kapal (dock shipyard), sentra kuliner, kios persediaan, bengkel nelayan, kendaraan berpendingin roda 4.
Selanjutnya, untuk bantuan sarana penangkapan ikan dilakukan pemberian berupa kapal penangkapan ikan dan mesin sebanyak 20 unit, mesin yamaha 15 PK sebanyak 5 unit, API gillnet monofilamen sebanyak 51 unit, API handline sebanyak 228 unit, serta coolbox sebanyak 120 unit.
Pada kesempatan sama, Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan A. Rita Tisiana mengatakan, KKP juga memberikan peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha perikanan dengan memfasilitasi kelembagaan dan usaha, hingga bimbingan teknis sertifikasi kecakapan nelayan.
Rita menyebutkan, dengan intervensi yang diberikan pemerintah, pendapatan masyarakat kampung yang saat ini hanya Rp1,4 miliar pertahun akan meningkat menjadi Rp14,89 miliar.
BACA JUGA:
"Namun semua itu tergantung dari masyarakat, 'apakah mereka bisa mengoptimalisasi bantuan itu?' kami akan terus melakukan pendampingan," ucapnya.
Sementara itu, Direktur logistik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Berny Achmad Subki mengatakan, guna mendukung modelling kampung nelayan modern yang berkelanjutan diperlukan sistem pengolahan dari hulu ke hilir. Seperti, sebelum produksi, produksi, pascaproduksi, serta pengolahan dan pemasaran yang harus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan sumber daya kegiatan ekonomi itu berada.
"Kawasan sentra pengolahan ikan menjadi salah satu proses hilir untuk mendukung modeling kampung nelayan modern," tuturnya.
Adapun yang dibangun dalam sentra pengolahan ikan tersebut, lanjut Berny, yaitu modeling rumah yang higienis dan dapat dilakukan sepanjang musim, dilakukan kontrol mutu baik secara organoleptik, kimia, dan mikrobiologi terhadap produk secara rutin, terwujudnya diversifikasi dan inovasi pengemasan ikan yang memenuhi standar mutu dan pasar baik bulky maupun eceran.
Berikutnya adalah tersedianya gudang beku portabel suhu chilling sebagai tempat penyimpan stok ikan teri saat produksi berlimpah, dan terbangunnya sentra kuliner untuk mendukung akses pasar serta pengembangan kuliner berbasis ikan.
"Tersedianya kendaraan berefrigerasi untuk distribusi ikan secara higienis dan terbentuknya koperasi yang dikelola secara profesional juga menjadi faktor penting untuk menjaga hilirisasi kampung nelayan modern," imbuhnya.