Menko Airlangga Sebut Industri Konstruksi Butuh Proses Bisnis Modern

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pembangunan infrastruktur yang masif dan merata menjadi salah satu modal utama Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap sekaligus memberikan multiplier effect dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri konstruksi ke depannya juga diharapkan memiliki prospek yang baik, seiring dengan fundamental perekonomian nasional yang cukup tangguh," jelasnya dalam keterangannya, Rabu 1 November.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah ditetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan.

Airlangga mengatakan, pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya harus berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam (SDA), kerentanan bencana, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Airlangga, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat diwujudkan tidak hanya dengan penerapan berbagai teknologi ramah lingkungan, namun juga dengan efisiensi penggunaan sumber daya, penciptaan inovasi, dan pelibatan masyarakat setempat dalam berbagai proses konstruksi.

"Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi proses konstruksi tradisional menjadi proses modern dengan sentuhan teknologi digital pada setiap bagian proses konstruksi,” kata Airlangga.

Apabila dibandingkan dengan sektor perbankan maupun sejumlah sektor lainnya, sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang belum banyak mengadopsi teknologi digital. Industri konstruksi dalam sepuluh tahun terakhir masih sangat bergantung pada model bisnis yang lama atau berusia puluhan tahun.

“Sehingga, kita harus mulai mengadopsi dan membiasakan digitalisasi pada perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan, serta pengambilan keputusan yang lebih berbasis data,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis transformasi digital, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yakni pola pikir kolaboratif, visi dan misi kepemimpinan dalam bidang digital, kebijakan yang mudah diimplementasikan, serta sumber daya manusia (SDM) andal.