Pagu Anggaran Kemenhub 2024 Naik Rp400 Miliar, Digunakan untuk Apa?

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp400 miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp38,07 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pelayanan keperintisan baik laut maupun udara. Misalnya kapal perintis dan tol laut, serta jembatan udara.

“Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu, 30 Agustus.

Adapun besaran pagu anggaran Kemenhub Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023.

Di samping itu, Budi mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Karena itu, Kemenhub akan fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut.

“Kita harapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,” ucapnya.

Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Dari terma tersebut, artinya adalah apa yang kita bangun ini tidak semata membangun konektivitas, tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan juga memperhatikan isu-isu lingkungan,” tuturnya.

Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2023, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 miliar

Inspektorat Jenderal sebesar Rp111,10 miliar

Ditjen Perhubungan Darat Rp6,64 triliun

Ditjen Perhubungan Laut Rp9,49 triliun

Ditjen Perhubungan Udara Rp7,67 triliun

Ditjen Perkeretaapian Rp9,68 triliun

Badan Kebijakan Transportasi Rp192,94 miliar

Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,69 triliun

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp329,87 miliar

Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan Ibu Kota Negara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di sektor darat, laut udara, dan perkeretaapian.

Lalu, dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema Buy The Service di 10 Kota. Kemudian, layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara.

Kemudian, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi; serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.