Di Forum ASEAN, Sri Mulyani Beberkan 3 Poin Penting Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berkesempatan menjadi salah satu pembicara kunci dalam dialog Promoting Sustainable Infrastructure Development di rangkaian agenda ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governos Meeting (AFMGM), Kamis, 24 Agustus.

Dalam penjelasannya, Sri Mulyani mengungkapkan, jika terdapat tiga hal yang penting untuk pembangunan infrastruktur.

“Pertama adalah lingkungan pendukung. Hal ini terkait dengan kebijakan. Jika anda dapat merancang kebijakan yang tepat maka akan mampu menarik modal yang tepat dan mewujudkan infrastruktur tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, poin penting kedua adalah pipeline yang tepat.

Kata dia, infrastruktur adalah hal penting. Namun, hal yang paling krusial adalah soal langkah perancangan dan perencanaan.

“Ini merupakan masalah terpenting yang dihadapi oleh banyak negara dalam hal menciptakan dan membangun saluran infrastruktur yang tepat. Anda dapat mengidentifikasi bahwa kita membutuhkan air bersih, jalan raya, listrik atau bahkan pelabuhan telekomunikasi, namun biasanya hal tersebut memerlukan banyak hal. Sejumlah persiapannya, terutama mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga isu risiko tata kelola,” tuturnya.

Poin ketiga mencakup kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem. Disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur biasanya tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan saja.

Diperlukan pula diversifikasi pendanaan, baik itu yang berasal dari dana publik (APBN), sektor privat, anggaran multilateral, bilateral, atau bahkan pinjaman.

“Jadi memang perlu ada kolaborasi, yang bukan menambah biaya transaksi, tapi menyederhanakan prosesnya. Sehingga kolaborasi dalam ekosistem, benar-benar dapat menentukan proses seperti apa yang dianggap sebagai tata kelola yang baik, namun pada saat yang sama juga cukup efisien untuk dapat dijalankan,” tegas dia.

Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara itu juga membahas soal upaya APBN sebagai akselerator pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan.

Sri Mulyani menyebut, jika instrument fiskal berfungsi sebagai katalis dalam menggaet investasi lanjutan.

“Indonesia juga sedang membangun ibu kota baru di kalimantan, yang mana banyak di antaranya memerlukan dana publik (APBN) terlebih dahulu agar kita dapat membangun infrastruktur yang diperlukan sebelum dapat menarik sektor swasta,” pungkasnya.