Pemerintah Harus Jaga Kepastian Hukum Investor yang Akan Masuk ke Indonesia

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri optimistis investasi akan masuk ke Indonesia di 2023 mendatang. Sebab menurutnya, Indonesia masih menjadi daya tarik para investor.

"Ke depan, pasti masih akan masuk investasi kita. Karena kita memiliki pasar cukup besar. Kemudian kita masih kaya dengan resources dan masih ada tenaga kerja," ujar Yose di Jakarta, Jumat, 16 Desember.

Yose menilai, investor akan mempertimbangkan beberapa hal untuk masuk Indonesia. Seperti, kemudahan investasi, kemudahan operasional, dan kepastian hukum.

Terkait kemudahan operasional, Yose menyoroti aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, pemerintah ingin meningkatkan TKDN dengan cara yang terkadang sangat instan, yaitu dengan melarang impor part dan komponen yang sebenarnya masih dibutuhkan.

"Kadang dianggap di Indonesia sudah ada bahan bakunya sehingga tidak boleh diimpor lagi. Padahal spesifikasi part dan komponen itu agak berbeda dengan yang dibutuhkan oleh investor baru ini. Itu jadi pertimbangan. Masalah TKDN ini saya pikir akan menjadi permasalahan yang cukup berat," jelas Yose.

Sementara itu, lanjut Yose, kepastian hukum juga menjadi catatan tersendiri. Ketika investor telah memulai operasional usaha di Indonesia, kata dia, persoalan hukum tidak bisa terhindari. Karena itu, mereka akan benar-benar mempertimbangkan aspek kepastian hukum.

"Ini di luar operasional. Kalau operasional sudah baik tentu harus ada kepastian hukum, karena ketika beroperasi pasti akan timbul dispute atau sengketa yang diselesaikan dalam ranah hukum. Kalau ranah hukumnya tidak pasti, investor akan mendapat kesulitan di sana," tegasnya.

Meski begitu, Yose mencatat, Indonesia terkenal memiliki banyak regulasi usaha yang berubah dengan cepat. Padahal perubahan regulasi secara cepat akan mengganggu proses usaha.

"Cepat sekali perubahannya yang tentunya mengurangi ketidakpastian hukum," tambahnya.

Karena itu, pemerintah harus menjamin kepastian hukum investor yang akan masuk ke Indonesia. Yose menyarankan adanya suatu badan yang khusus bertugas untuk memeriksa dan mensinkronkan berbagai regulasi terkait usaha di Indonesia.

"Yang kita perlukan adalah clearing house. Ada satu badan, entah Kemenko Perekonomian atau apa, yang punya kapasitas untuk mereview regulasi-regulasi yang baru ini supaya kementerian punya prosedur, SOP, sebelum mengeluarkan regulasi, mempertimbangkan dampak baik buruknya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebutkan komitmen investasi yang diterima Indonesia dari Presidensi G20.

"Pada 2023, pemerintah menindaklanjuti komitmen investasi yang dibuat untuk Indonesia sebagai hasil dari KTT G20 di Bali, antara lain Just Energy Transition Partnership sebesar 20 miliar dolar AS untuk energi bersih di Indonesia,” kata Airlangga.

Selain itu Airlangga juga menyebut terdapat Asia Zero Emission Community dengan komitmen penyediaan dana 500 juta dolar AS untuk Indonesia dan Partnership for Global Infrastructure and Investment berupa pendanaan miliar dolar AS dari negara-negara G7 dalam bentuk pinjaman dan hibah.

"Dana itu akan digunakan untuk pengembangan proyek infrastruktur berkelanjutan di negara berkembang," kata Airlangga.