Dukung Kebijakan Kementerian BUMN, Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Dana Rp7,8 Triliun

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) setuju untuk mengucurkan dana pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau setara Rp7,8 triliun kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises’ Reform Program), yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara Yurenda Basnett menilai, BUMN berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

“Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat 18 November.

Ia melanjutkan, program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.

Sementara itu Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) juga akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara 300 juta euro atau setara dengan 295,8 juta dolar AS.

Asal tahu saja, Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai 610 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar 53 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

BUMN menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik.

BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. BUMN telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi COVID-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana Pemulihan Ekonomi Nasional.

Meskipun BUMN juga terkena dampak buruk pandemi COVID-19, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89 persen antara 2019 sampai 2020.

Dari 2020 sampai 2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp13,3 triliun menjadi Rp124 triliun, sedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2 persen menjadi 1,4 persen dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5 persen menjadi 4,5 persen.